Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2022 tentang PENETAPAN H...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Minyak Goreng Curah adalah Minyak Goreng Sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana adalah Minyak Goreng Sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis. 4. Minyak Goreng Kemasan Premium adalah Minyak Goreng Sawit yang dikemas dengan kemasan selain kemasan sederhana. 5. Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Sawit kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya. 6. Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang menjual Minyak Goreng Sawit kepada konsumen. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Minyak Goreng Sawit terdiri atas: a. Minyak Goreng Curah; b. Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan c. Minyak Goreng Kemasan Premium. (2) Minyak Goreng Kemasan Premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Minyak Goreng Sawit yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai Minyak Goreng Kemasan Premium.

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar: a. Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah; b. Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan c. Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium. (3) Besaran HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Sawit secara eceran hanya kepada konsumen wajib mengikuti HET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 5

Koreksi

(1) Menteri melaksanakan pembinaan penerapan HET. (2) Menteri memberikan delegasi pelaksanaan pembinaan kepada Direktur Jenderal. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai minyak goreng sawit wajib kemasan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan perizinan berusaha. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri dan kepala daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal. (5) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan mandat kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan. (6) Sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga OSS berdasarkan notifikasi dari Menteri atau kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

Pasal 7

Koreksi

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

Koreksi

Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara.

Pasal 9

Koreksi

Pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dan tetap tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. pelaku usaha yang terdaftar dan telah memenuhi penyediaan minyak goreng kemasan berdasarkan perjanjian pembiayaan penyediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tetap dapat melaksanakan penyaluran penyediaan minyak goreng kemasan sampai dengan tanggal 31 Januari 2022; b. penunjukan surveyor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tetap dapat melaksanakan verifikasi terhadap pelaku usaha yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan selesai proses pelaksanaan verifikasi; dan c. pelaku usaha yang terdaftar yang telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dibayar.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, segala perbuatan hukum yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan perbuatan hukum tersebut berakhir.

Pasal 12

Koreksi

(1) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada pelaku usaha yang terdaftar dan telah melaksanakan penyediaan minyak goreng sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 serta telah dilakukan verifikasi oleh surveyor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2) Dalam hal terdapat Minyak Goreng Kemasan Sederhana yang masih tersisa setelah tanggal 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian Minyak Goreng Kemasan Sederhana dari Pengecer. (3) Atas pengembalian Minyak Goreng Kemasan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tidak diperkenankan membayar selisih harga atas Minyak Goreng Kemasan Sederhana yang dikembalikan; dan b. pelaku usaha yang terdaftar harus mengembalikan harga beli Minyak Goreng Kemasan Sederhana secara berjenjang kepada Pengecer.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2022 tentang PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14