PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 06 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Perdagangan. 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. 5. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 6. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Risiko serta penetapan dan pelaksanaan Kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi Risiko telah dilaksanakan secara efektif. 7. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 8. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 9. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 10. Risiko adalah kemungkinan kejadian dan pengaruh dari ketidakpastian (uncertainty) yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 11. Manajemen Risiko adalah proses tata kelola pengendalian Risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, pemantauan berkelanjutan, dan pelaporan pengendalian Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai. 12. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah, organisasi, dan sebagainya. 13. Kegiatan/Aktivitas adalah sekumpulan tindakan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. 14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 15. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Satgas SPIP adalah sekelompok Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko untuk menyelenggarakan pengendalian intern sesuai dengan tugas yang ditentukan. 16. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Manajemen Risiko. 17. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang melaksanakan manajemen Risiko. 18. Kementerian adalah Kementerian Perdagangan. 19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB III

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 7

Koreksi

Dalam melakukan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk struktur penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas: a. UPR; b. Satgas SPIP Kementerian; dan c. Satgas SPIP Unit Eselon I.

Pasal 8

Koreksi

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas UPR tingkat Kementerian dan UPR tingkat unit Eselon I. (2) UPR tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemilik Risiko yang dilaksanakan oleh Menteri; dan b. Tim Pengelola Risiko terdiri atas seluruh Pimpinan Unit Eselon I. (3) Unit Pemilik Resiko tingkat unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemilik Risiko yang dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Eselon I; dan b. Tim Pengelola Risiko terdiri atas Pimpinan Unit Eselon II, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana pada masing-masing Unit Eselon II. (4) Tim Pengelola Risiko di tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (5) Tim Pengelola Risiko di tingkat unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing unit. (6) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas pelaksanaan Manajemen Risiko dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Pemilik Risiko dengan rincian tugas sebagai berikut: 1. MENETAPKAN konteks Manajemen Risiko di unit kerjanya; 2. memastikan SPI dilaksanakan di unit kerjanya melalui Manajemen Risiko sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi. b. Tim Pengelola Risiko dengan rincian tugas sebagai berikut: 1. merumuskan konteks Manajemen Risiko di unit kerjanya; 2. melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko; 3. melaksanakan tindak lanjut atas hasil yang diberikan oleh Satgas SPIP dalam pelaksanaan Manajemen Risiko di unit kerjanya; dan 4. mendokumentasikan kegiatan Manajemen Risiko yang dilaksanakan.

Pasal 9

(1) Satgas SPIP Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas unsur Pimpinan Unit Eselon I dan Pimpinan Unit Eselon II. (2) Satgas SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Satgas SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut: a. MENETAPKAN arah Kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian; b. melaksanakan Manajemen Risiko strategis tingkat Kementerian; c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian; d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian secara berkala kepada Menteri selaku penanggung jawab.

Pasal 10

(1) Satgas SPIP Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas unsur Pimpinan Unit Eselon II, Pejabat Fungsional, dan/atau Pelaksana pada masing- masing Unit Eselon II. (2) Satgas SPIP Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing. (3) Satuan Tugas SPIP Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan Satgas SPIP sesuai dengan arah dan Kebijakan yang ditetapkan; b. melaksanakan pendampingan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Unit Eselon II di lingkungan Unit Eselon I masing-masing; c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP di masing-masing Unit Eselon I; dan d. melaporkan penyelenggaraan SPIP kepada Pimpinan Unit Eselon I dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15