Koreksi Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi realokasi Pupuk Bersubsidi antarprovinsi atau antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Holding BUMN Pupuk dapat melakukan realokasi antardistributor Pupuk Bersubsidi. (2) Dalam hal terjadi realokasi Pupuk Bersubsidi antarkecamatan atau antardesa dalam 1 (satu) kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Distributor dapat melakukan realokasi antarpengecer Pupuk Bersubsidi. (3) Pelaksanaan realokasi antardistributor Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan antarpengecer Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk dan dimuat dalam SPJB.