PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

PERMEN Nomor 03 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1702) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1a) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk serta melampirkan hasil scan dokumen asli: a. NIB yang berlaku sebagai API-U; b. mill test certificate, untuk impor Baja Paduan; dan c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan. (1b) Untuk pemeriksaan administratif terhadap dokumen Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Direktur Jenderal dapat menggunakan data Pertimbangan Teknis yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses. (3) Berdasarkan pertimbangan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. (3a) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh sistem INATRADE dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor. (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2a) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk serta melampirkan hasil scan dokumen asli: a. mill test certificate, untuk impor Baja Paduan; dan b. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan (2b) Untuk pemeriksaan administratif terhadap dokumen Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Direktur Jenderal dapat menggunakan data Pertimbangan Teknis yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses. (3a) Berdasarkan pertimbangan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (5) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh sistem INATRADE dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koreksi

(1) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan: a. barang impor sementara; b. barang promosi; c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; d. barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika), dengan menggunakan pesawat udara; e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); h. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; j. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; k. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di INDONESIA; l. barang pindahan; m. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; n. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; o. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kementerian Keuangan; dan/atau p. barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dengan jumlah total paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman, pengirimannya dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; d. barang keperluan untuk kepentingan bencana alam; e. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor; dan/atau f. barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dengan jumlah total kurang dari 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman, paling banyak 5 (lima) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun berjalan. (3) Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal. 15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Koreksi

(1) Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1702), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2) Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1702), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban Impor oleh importir. (3) Dalam hal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U pemilik Persetujuan Impor dengan tujuan PLB yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1702) sudah dikapalkan dari pelabuhan muat dan belum sampai di pelabuhan tujuan dalam daerah pabean INDONESIA, Verifikasi atau Penelusuran Teknis tetap dilakukan di PLB sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U pemilik Persetujuan Impor dengan tujuan PLB yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1702) belum dikapalkan dari pelabuhan muat terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, Verifikasi atau Penelusuran Teknis harus dilakukan di pelabuhan muat. (5) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1). 16. Lampiran Peraturan Menteri Turunannya Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1702) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 21A

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 34A

Pasal II