PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras

PERMEN Nomor 01 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza Sativa. 2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari daerah pabean. 3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean. 4. Impor Beras untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. 5. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras. 6. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras. 7. Persetujuan Ekspor adalah izin Ekspor Beras. 8. Persetujuan Impor adalah izin Impor Beras. 9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 10. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis barang Impor yang dilakukan oleh surveyor. 11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor. 12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. 13. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk pangan. 14. Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat didaur ulang. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Pasal 34

Koreksi

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis Impor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan terhadap: a. Impor Beras untuk Keperluan Umum, meliputi data atau keterangan mengenai: 1. nomor dan tanggal Rekomendasi; 2. nama dan alamat eksportir; 3. jenis Beras; 4. volume Beras per pelabuhan tujuan; 5. Pos Tarif/HS; 6. tingkat kepecahan; 7. berat kemasan; 8. negara asal; 9. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 10. masa berlaku Persetujuan Impor; 11. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan; 12. Sertifikat hasil uji kemasan keamanan kemasan pangan (food grade) atau surat pernyataaan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA; dan 13. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA. b. Impor Beras yang bersumber dari hibah, meliputi data atau keterangan mengenai: 1. nomor dan tanggal Rekomendasi; 2. nama dan alamat penerima hibah; 3. nama dan alamat pemberi hibah; 4. jenis Beras; 5. volume Beras per pelabuhan; 6. Pos Tarif/HS; 7. tingkat kepecahan; 8. berat kemasan; 9. negara asal; 10. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 11. masa berlaku Persetujuan Impor; dan 12. sertifikat hibah (Gift Certificate). c. Impor beras untuk Keperluan Lain, meliputi data atau keterangan mengenai: 1. nomor dan tanggal penerbitan API; 2. nomor dan tanggal rekomendasi impor; 3. nama dan alamat eksportir; 4. nama dan alamat importir; 5. jenis Beras; 6. volume Beras per pelabuhan tujuan; 7. Pos Tarif/HS; 8. tingkat kepecahan; 9. merk kemasan; 10. berat kemasan; 11. negara asal; 12. tujuan penggunaan dan/atau pemasaran; 13. nomor dan tanggal Persetujuan Impor; 14. masa berlaku Persetujuan Impor; 15. surat jaminan suplai dari eksportir dan surat keterangan kemurnian varietas yang diterbitkan dari instansi berwenang di negara asal untuk jenis beras Hom Mali, Japonica, Basmati; 16. pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada kemasan; 17. Sertifikat hasil uji kemasan food grade atau surat pernyataaan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA; dan 18. Sertifikat pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang atau surat pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa kemasan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan INDONESIA. (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS). (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor dapat memungut imbalan jasa dari importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

Pasal 54

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS JENIS BERAS YANG DAPAT DIEKSPOR No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 1 2 3 4 A. UNTUK KEPERLUAN UMUM PERUSAHAAN UMUM BULOG 10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak: -- Lain-lain: Ex. 1006.30.99 --- Lain-lain  Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan diatas 5% sampai dengan 25% BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA 10.06 Beras - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak : 1. Ex. 1006.30.30 -- Beras ketan -- Lain-lain: 2. Ex. 1006.30.99 --- Lain-lain  Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%  Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% B. UNTUK HIBAH No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 1 2 3 4 10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak: -- Lain-lain: Ex.1006.30.99 --- Lain-lain  Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) ENGGARTIASTO LUKITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS JENIS BERAS YANG DAPAT DIIMPOR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 1 2 3 4 A. UNTUK KEPERLUAN UMUM DAN HIBAH 10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak: -- Lain-lain: Ex.1006.30.99 --- Lain-lain  Beras dengan tingkat kepecahan di atas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) B. UNTUK KEPERLUAN LAIN API-P 10.06 Beras 1006.40 - Beras pecah: 1. Ex.1006.40.90 -- lain-lain  Beras Pecah 100%  Beras Ketan Pecah 100% 11.02 Tepung serealia selain gandum atau meslin 1102.90 - Lain-lain 2. Ex. 1102.90.10 -- Tepung beras  Tepung Beras  Tepung Beras Ketan BUMN 10.06 Beras 1006.30 - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak: No Pos Tarif/HS Uraian Barang Keterangan 1 2 3 4 1. Ex.1006.30.30 -- Beras ketan Beras Ketan Utuh 2. Ex.1006.30.40 -- Beras Hom Mali Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) -- Lain-lain: 3. Ex.1006.30.91 --- Beras setengah masak Beras Kukus 4. Ex.1006.30.99 --- Lain-lain  Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)  Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)  Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)  Beras lainnya dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54