PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di lingkungan Kementerian memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 2. Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian adalah pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat, perencana, pengawas, pelaksana pelayanan publik, dan pejabat lain yang diangkat Menteri dengan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan Kepariwisataan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Koreksi

Bentuk-bentuk benturan kepentingan yang terjadi di Kementerian antara lain: a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan; c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu; e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; f. penyalahgunaan jabatan; dan g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.

Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian antara lain: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah; d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Pasal 5

Sumber Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian antara lain: a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan; b. perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban: a. berperan aktif dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian; b. menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan publik, kepentingan pegawai dan berbagai faktor lain; c. mempublikasikan kebijakan benturan kepentingan; d. melaporkan adanya potensi Benturan Kepentingan yang dianggap beresiko tinggi meliputi, antara lain : 1) hubungan afiliasi (pribadi dan golongan); 2) gratifikasi; 3) pekerjaan tambahan; 4) informasi orang dalam; 5) kepentingan dalam pengadaan barang; 6) tuntutan keluarga dan komunitas; 7) kedudukan di organisasi lain; 8) intervensi pada jabatan sebelumnya; dan 9) perangkapan jabatan. e. menghindari situasi benturan kepentingan dengan melakukan langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat potensi Benturan Kepentingan Penyelenggara Negara dilarang: a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa; c. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan; d. mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemerintahan; e. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; f. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan; g. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara pemerintahan.

Pasal 8

(1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam MENETAPKAN keputusan dan/atau tindakan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung dan/atau pengawas pengambil keputusan secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti- bukti terkait. (3) Atasan langsung dan/atau pengawas pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja. (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11