PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA

PERMEN Nomor 22 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Unit Kerja Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan di Kementerian dan memberikan Dana Dekonsentrasi. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi bidang tertentu di provinsi. 5. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA- K/L per Unit Kerja Eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi meliputi kegiatan bidang: a. pengembangan destinasi dan industri pariwisata; b. pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara; c. pengembangan pemasaran pariwisata nusantara; dan d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan. (2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan: b. fasilitasi/dukungan; c. bimbingan teknis; d. pembekalan/pelatihan sumber daya manusia; e. pemberian penghargaan; f. penyuluhan; g. supervisi; h. penelitian; i. survey dan pendataan; j. pembinaan; dan k. pengawasan dan pengendalian. (3) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonfisik. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dapat dialokasikan sebagian kecil dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap. (5) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas: a. kepatutan; b. kewajaran; c. ekonomis; dan d. efisien.

Pasal 5

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, antara lain: a. penyusunan dan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional ; b. bimbingan teknis; c. peningkatan kapasitas usaha masyarakat bidang pariwisata; dan d. peningkatan peran serta masyarakat melalui Sadar Wisata dan Sapta Pesona. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 6

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata mancanegara meliputi : a. Partisipasi daerah pada even promosi pariwisata mancanegara; dan b. Pelaksanaan/pendukungan perjalanan wisata pengenalan daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

Pasal 7

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata nusantara meliputi : a. sosialisasi Branding Pariwisata INDONESIA; b. pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, media online dan media ruang: c. pengadaan atau penyediaan bahan promosi; d. pemasaran paket wisata yang siap jual di masing- masing daerah; e. partisipasi dalam even seni, wisata budaya, alam, buatan dan bahari serta pasar wisata di tingkat nasional, dengan tetap memprioritaskan fasilitasi bagi industri pariwisata daerah; dan f. pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah-daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara.

Pasal 8

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan meliputi: a. pembekalan teknis bidang pariwisata; b. pembekalan pelayanan prima; c. penyelenggaraan TOT (Training Of Trainer); dan d. pembekalan keterampilan bidang pariwisata. (2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada para Deputi terkait sebagai penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan hasil perencanaan daerah. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana kegiatan Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu anggaran. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Deputi terkait paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Menteri diterima. (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi. (6) Berdasarkan jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri MENETAPKAN lingkup kegiatan Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur yang bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi setelah ditetapkannya Keputusan tentang Rincian Anggaran.

Pasal 10

(1) Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun setelah turunnya pagu anggaran dan Alokasi Anggaran dari Kementerian Keuangan. (2) RKA-K/L hasil penyusunan dari Unit Kerja Eselon I terkait diserahkan ke Sekretariat Kementerian c.q. Biro yang menangani bidang perencanaan untuk dilakukan penelitian. (3) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk meneliti: a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran kinerja dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah; b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu anggaran Kementerian/Lembaga; c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu anggaran K/L; d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; dan e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Eselon I, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya. (5) Penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 11

(1) Inspektorat selaku APIP Kementerian menerima RKA-K/L hasil penelitian Sekretariat Kementerian untuk dilakukan reviu. (2) Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada: a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, antara lain: 1. penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran; 2. penggunaan akun; 3. hal-hal yang dibatasi; dan 4. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Eselon I, Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference), Rincian Anggaran Biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya. (3) Inspektorat selaku APIP Kementerian menyerahkan kembali RKA-K/L hasil reviu ke Unit Kerja Eselon I untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai Catatan Hasil Reviu. (4) APIP Kementerian dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Pasal 12

(1) Proses penelaahan RKA-K/L Dekonsentrasi dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran. (2) RKA-K/L hasil penelaahan menjadi DHP RKA-K/L yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III. (3) DHP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan Keputusan PRESIDEN tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan pengesahan DIPA. (5) DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari menteri keuangan.

Pasal 13

DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas: a. DIPA Induk; dan b. DIPA Petikan.

Pasal 14

(1) DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan akumulasi dari DIPA per Unit Kerja Eselon I yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Kerja Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. (2) DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengguna Anggaran dengan menunjuk dan MENETAPKAN Sekretaris Kementerian sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran pada Bagian Anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA Induk atas nama Menteri/Pimpinan lembaga. (3) Pejabat penanda tangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. (4) DIPA Induk yang telah ditandatangani disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Pasal 15

(1) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan DIPA per Unit Kerja Eselon I yang dicetak secara otomatis melalui sistem. (2) DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Eselon I dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. (3) DIPA Petikan merupakan penjabaran dari DIPA Induk untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I. (4) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). (5) DIPA Petikan Dana Dekonsentrasi merupakan DIPA dalam rangka pelaksanaan Dana Dekonsentrasi yang dikelola SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. (6) DIPA Petikan yang telah dicetak didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah DIPA Induk disahkan.

Pasal 16

KPA SKPD wajib menyampaikan fotokopi DIPA Dekonsentrasi dan/atau Revisi DIPA Dekonsentrasi yang diterbitkan didaerah kepada Unit Kerja Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DIPA diterima.

Pasal 17

(1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan. (2) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18

(1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang bersifat mengubah lingkup kegiatan Dekonsentrasi, disampaikan oleh KPA SKPD kepada Unit Kerja Eselon I terkait. (2) Unit Kerja Eselon I terkait akan melakukan kajian usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian. (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan dan perubahan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi. (4) Surat Persetujuan dimaksud disampaikan kepada KPA SKPD sebagai dasar perubahan lingkup kegiatan Dekonsentrasi dalam Petunjuk Operasional Kegiatan. (5) Dalam hal usulan perubahan tidak disetujui maka usulan perubahan dimaksud akan dikembalikan kepada KPA SKPD.

Pasal 19

(1) Revisi dokumen anggaran Dekonsentrasi yang menyebabkan pergeseran pagu antar kegiatan dan pergeseran antar jenis belanja dalam satu kegiatan diusulkan oleh KPA SKPD kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait. (2) Unit Kerja Eselon I melakukan kajian atas usulan tersebut sebagai dasar penerbitan surat persetujuan atau penolakan usulan. (3) Surat Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA SKPD.

Pasal 20

Rencana program dan usulan kegiatan Dekonsentrasi beserta perubahannya harus mengacu pada Keputusan Menteri tentang Penetapan Kegiatan yang Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat. (3) Inspektorat menyusun program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan. (4) Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut: a. inspektorat terlebih dahulu menyampaikan surat permintaan/pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan kepada inspektorat wilayah propinsi; b. terkait dengan dana yang ditimbulkan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditanggung oleh inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan Kementerian; d. pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa adalah pejabat fungsional auditor sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang aparatur negara; e. laporan hasil pemeriksaan sesuai pedoman laporan hasil pemeriksaan Inspektorat; f. laporan hasil pemeriksaan Dekonsentrasi disampaikan kepada Inspektur; g. Inspektur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD terkait dengan tembusan Gubernur terkait dan Pejabat Eselon I terkait dengan Dekonsentrasi; h. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan bukti penyelesaiannya disampaikan kepada inspektur, dengan tembusan Pejabat Eselon I, Wakil Gubernur terkait Dekonsentrasi; dan i. inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Dekonsentrasi. (5) Apabila diperlukan, Inspektorat dengan Inspektorat Wilayah Provinsi dapat melakukan pemeriksaan bersama (joint audit).

Pasal 28

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala SKPD berkewajiban melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34