PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015 tentang STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA

PERMEN Nomor 13 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Pramuwisata, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/ataupenerbitan Sertifikat.

Pasal 6

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Pramuwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) UntukkeperluanSertifikasidanpenerbitanSertifikat,harusdilakukanpen ilaianterhadap: a. persyaratandasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar. (2) Persyaratandasarsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a, adalahTanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan Pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; dan c. pengelolaan, yang terdiri dari 4(empat) unsur dan 19 (sembilan belas) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),tidak dapat menyatakan diri sebagai Usaha Jasa Pramuwisata. Pasal9 (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), memperoleh Sertifikat dan dapat menyelenggarakan serta menyatakan diri sebagai Usaha Jasa Pramuwisata. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Jasa Pramuwisata dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

(1) Dalam hal Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar yang berlaku berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan tidak dapat menyatakan diri sebagai Usaha Jasa Pramuwisata.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2015 tentang STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

BAB Ketiga

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20