PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA SISTEMATIKA DAN PENULISAN LAPORAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA A. SISTEMATIKA Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. BAB I PENDAHULUAN Bab Pendahuluan disusun untuk mendeskripsikan pelaporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata untuk setiap periode 6 (enam) bulan, meliputi: a. Latar Belakang; b. Tujuan; c. Ruang Lingkup; d. Sasaran; e. Keluaran (Output); f. Hasil yang Diharapkan (Outcome). II. BAB II LAPORAN KEGIATAN a. Data Perusahaan yang disertifikasi; b. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi; c. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen; d. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang; e. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata; f. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit; g. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi; h. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata; i. Dokumentasi kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan. III. BAB III EVALUASI KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA a. Evaluasi kesesuaian kebutuhan sertifikasi dan tenaga Auditor; b. Evaluasi materi audit dan/atau Standar Usaha Pariwisata; CONTOH FORMAT c. Evaluasi pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. IV. BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN LSU BIDANG PARIWISATA a. Rencana pengembangan cabang LSU Bidang Pariwisata; b. Rencana pengembangan jaminan mutu materi Standar Usaha Pariwisata; c. Rencana pengembangan materi audit; d. Rencana penambahan jumlah Auditor; e. Rencana pengembangan infrastruktur LSU Bidang Pariwisata. V. BAB V PENUTUP B. CONTOH FORMAT REKAMAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata yang berupa data dibuat sesuai dengan contoh format sebagai berikut: 1. Data Perusahaan yang disertifikasi NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL PERMOHONAN SERTIFIKASI TANGGAL SERTIFIKASI 2. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT 3. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI TANGGAL SURVAILEN 4. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI AWAL TANGGAL SURVAILEN ULANG 5. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata NO NAMA AUDITOR TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN PROFESI KOMPETENSI AUDIT TANGGAL SERTIFIKAT AUDITOR 6. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit NO NAMA AUDITOR TANGGAL AUDIT JABATAN DALAM TIM AUDITOR NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT SUB JENIS USAHA KETERANGAN 7.Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi NO TANGGAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA NAMA TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI JABATAN DALAM TIM AUDITOR 8.Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata NO TANGGAL NAMA PERUSAHAAN KASUS KEPUTUSAN TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24