PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERMEN Nomor 1 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN USAHA/PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A. Bidang Pariwisata 1. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing Bidang Pariwisata : No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha 1. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Pariwisata 2. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata 3. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata 4. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata 5. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman 6. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi 7. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran 9. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata 10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 11. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta 12. Pendaftaran Usaha Spa 2. Penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Bidang Pariwisata : No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha 1. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata 2. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata B. Bidang Ekonomi Kreatif No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha 1. Surat Izin Produksi (SIP) Film oleh Prosedur Film /TV Asing di INDONESIA 2. Izin Usaha Perfilman (IUP) Jasa Teknik Film 3. Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengedaran Film 4. Izin Usaha Perfilman (IUP) Pengarsipan Film 5. Izin Usaha Perfilman (IUP) Ekspor Film 6. Izin Usaha Perfilman (IUP) Impor Film MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA