PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-18-men-xii-2011 Tahun 2011 tentang SISTEM PELAPORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

PERMEN Nomor per-18-men-xii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

: HAL-HAL KHUSUS BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 7

(1) Tata cara penyampaian laporan diatur sebagai berikut: a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi SKPD/Instansi Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan dan setiap tahun kepada Gubernur dan kepada Menteri, dengan tembusan Inspektur Jenderal, Kepala Balitfo dan Direktur Jenderal terkait di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. b. Laporan SKPD/ Instansi Kabupaten/Kota SKPD/Instansi Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota dan Kepala SKPD/Instansi Provinsi yang bersangkutan setiap bulan/tahun. (2) Waktu penyampaian laporan diatur sebagai berikut: a. Laporan SKPD/Instansi Provinsi Laporan bulanan pelaksanaan tugas SKPPD/Instansi Provinsi disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan pada minggu keempat bulan Januari pada tahun berikutnya. b. Laporan SKPD/Instansi Kabupaten/Kota Laporan bulanan pelaksanaan tugas SKPPD/Instansi Kabupaten/ Kota disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan pada minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 8

Matrik tata cara dan waktu penyampaian lapora pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koordinator dan penyusun laporan pelaksanaan tugas diatur sebagai berikut: a. Koordinator laporan tingkat Kementerian/Menteri, adalah Sekretaris Jenderal yang penyusunannya dilaksanakan oleh Biro Perencanaan; b. Koordinator laporan instansi SKPPD/provinsi, adalah Sekretaris SKPD/Instansi Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk yang penyusunannya dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaporan; c. Koordinator laporan instansi SKPPD/kabupaten/kota adalah Sekretaris SKPD/Instansi Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang penyusunannya dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaporan.

Pasal 10

(1) Penanggung jawab dan penandatangan laporan SKPD/Instansi Provinsi yaitu Kepala SKPD/Instansi Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; (2) Penanggung jawab dan penandatangan Laporan SKPD/Instansi Kabupaten/Kota yaitu Kepala SKPD/Instansi Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

Peraturan Menteri Nomor per-18-men-xii-2011 Tahun 2011 tentang SISTEM PELAPORAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14