PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-17-men-x-2010 Tahun 2010 tentang PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO

PERMEN Nomor per-17-men-x-2010 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. 3. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro, adalah hasil kegiatan PTK Mikro. 4. Metoda adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 5. Persediaan pegawai adalah jumlah pegawai pada suatu perusahaan dengan berbagai karakteristiknya. 6. Kebutuhan pegawai adalah jumlah pegawai yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan beban kerja dengan berbagai karakteristiknya. 7. Neraca pegawai adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai dengan berbagai karakteristiknya. 8. Program kepegawaian adalah program di bidang kepegawaian sesuai dengan neraca pegawai, antara lain meliputi perekrutan, seleksi, penempatan, pemensiunan, pelatihan/kompetensi dan pengembangan, perlindungan, pengupahan, jaminan sosial dan produktivitas kerja. 9. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang seseorang pegawai dalam perusahaan. 10. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 11. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 12. Pegawai adalah pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan RTK Mikro. 14. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk pengamatan dan identifikasi penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro. 15. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dalam waktu tertentu. 16. Laporan adalah penyampaian analisis hasil kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 18. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 19. Pusat Perencanaan Tenaga Kerja adalah unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan dan pelaksanaan PTK. 20. Sekretariat Jenderal adalah unit Eselon I Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya. 21. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

PENYUSUNAN PTK MIKRO

Pasal 5

Koreksi

Penyusunan PTK Mikro dimaksudkan untuk: a. mendayagunakan pegawai secara optimal dan produktif; b. mendukung pencapaian kinerja pegawai dan perusahaan yang tinggi; c. memudahkan pencapaian visi dan misi perusahaan; d. membatasi timbulnya permasalahan di perusahaan; e. menjamin kelangsungan dan pengembangan perusahaan; f. memperluas kesempatan kerja.

Pasal 6

Koreksi

Tahapan penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan: a. pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; b. perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai; c. analisis persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai;dan d. penyusunan program kepegawaian.

Pasal 7

Pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan proses penataan, identifikasi dan penghitungan jumlah pegawai setiap jabatan dengan berbagai klasifikasi, karakteristik sesuai dengan kondisi dan rencana pengembangan perusahaan.

Pasal 8

Perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. jumlah pegawai setiap jabatan dan karakteristiknya di masa datang; b. jumlah pegawai setiap jabatan dan karakteristiknya yang dibutuhkan di masa datang; c. jumlah pegawai setiap jabatan dan karakteristiknya, dengan membandingkan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai di masa datang.

Pasal 9

Analisis persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: a. proses penguraian data pegawai kondisi sekarang berdasarkan jabatan, jumlah dan karakteristiknya; b. proses penguraian data pegawai dari hasil perkiraan pegawai yang dibutuhkan di masa datang menurut jabatan, jumlah dan karakteristiknya; c. proses penguraian data perbandingan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai di masa datang menurut jabatan, jumlah dan karakteristiknya.

Pasal 10

Penyusunan program kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai berdasarkan neraca pegawai sesuai dengan hasil analisis baik secara kualitas maupun kuantitas yang menghasilkan program kepegawaian.

Pasal 11

Pelaksanaan penyusunan PTK Mikro dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian atau unit lain di perusahaan yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan PTK Mikro.

BAB III

PENYUSUNAN RTK MIKRO

Pasal 12

Koreksi

Penyusunan RTK Mikro menggunakan cara: a. pengolahan data kepegawaian; b. perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai; c. perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai; d. perkiraan dan perencanaan neraca pegawai; e. penyusunan program kepegawaian.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengolahan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menggunakan cara: a. penataan data; b. pengidentifikasian data; c. penghitungan data. (2) Penataan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan: a. klasifikasi data kepegawaian; b. karakteristik data kepegawaian. (3) Pengidentifikasian data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menentukan karakteristik dan klasifikasi data pegawai yang diperlukan dalam penyusunan rencana persediaan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai. (4) Penghitungan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengetahui jumlah data pegawai yang diperlukan untuk penyusunan rencana persediaan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai.

Pasal 14

(1) Klasifikasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi bagian: a. produksi barang dan/atau jasa; b. pemasaran; c. keuangan; d. umum; e. kepegawaian; f. pengembangan usaha. (2) Karakteristik data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi: a. jabatan; b. status pegawai; c. bidang pendidikan akhir; d. usia; e. jenis kelamin; f. pelatihan/kompetensi; g. pengalaman kerja.

Pasal 15

Perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara menghitung jumlah pegawai yang telah tersedia, jumlah pegawai yang berkurang akibat pensiun, mengundurkan diri dan meninggal dunia, serta rencana kebutuhan pegawai.

Pasal 16

(1) Perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dihitung berdasarkan beban kerja atau lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan membandingkan antara jumlah volume kerja terhadap hasil perkalian antara persentase masuk kerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan. (3) Volume kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan hasil kali antara target beban kerja dalam skala waktu tertentu dengan norma waktu pada setiap jabatan. (4) Persentase masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan membandingkan antara jumlah hari masuk kerja dengan hari kerja yang tersedia dikali seratus persen. (5) Waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan waktu yang diperlukan oleh pemangku jabatan atau kelompok pemangku jabatan untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa.

Pasal 17

(1) Perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disusun berdasarkan syarat jabatan. (2) Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. pendidikan; b. pelatihan/kompetensi; c. pengalaman kerja; d. penggunaan fisik; e. kondisi fisik;dan f. psikologi. (3) Penggunaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi duduk, berdiri, berjalan dan berbicara. (4) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi jenis kelamin, usia, tinggi dan berat. (5) Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi bakat, temperamen dan minat.

Pasal 18

(1) Penghitungan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sekurang-kurangnya menggunakan unsur-unsur: a. uraian tugas jabatan; b. norma waktu; c. target beban kerja. (2) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan rincian kegiatan yang dilakukan pada jabatan tersebut. (3) Norma waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ukuran waktu yang diperlukan seorang/sekelompok pegawai untuk melaksanakan tugas pada setiap jabatan dengan maksud menghasilkan barang dan/atau jasa. (4) Target beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jumlah satuan hasil barang dan/atau jasa yang harus dicapai pada suatu jabatan dalam satuan waktu tertentu.

Pasal 19

Perkiraan dan perencanaan neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan dengan membandingkan antara perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai dengan perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai.

Pasal 20

Perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai, kebutuhan pegawai dan neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan analisis dengan menguraikan hasil perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai, perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai, perkiraan dan perencanaan neraca pegawai dengan berbagai klasifikasi dan karakteristik.

Pasal 21

(1) Penyusunan program kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan menentukan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan yang terdapat pada neraca pegawai. (2) Program kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. perekrutan, seleksi, penempatan, serta pemensiunan pegawai; b. pola pembinaan karir; c. pelatihan/kompetensi dan pengembangan; d. perlindungan, dan pengupahan serta jaminan sosial; e. produktifitas kerja.

Pasal 22

RTK Mikro disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. kondisi perusahaan; c. perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai; d. perkiraan dan perencanaan kebutuhan pegawai; e. perkiraan dan perencanaan neraca pegawai; f. program kepegawaian; g. penutup.

Pasal 23

(1) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian untuk disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

Pasal 24

(1) Penyusunan PTK Mikro dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian atau unit lain di perusahaan yang diberikan tanggung jawab untuk menyusun PTK Mikro. (2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

Pasal 25

Untuk mempermudah memperkirakan dan merencanakan persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, dan neraca pegawai di perusahaan dapat dibangun program aplikasi.

BAB V

TATA CARA PEMANTAUAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RTK MIKRO

Pasal 29

Koreksi

(1) Pemantauan dilakukan terhadap: a. penyusunan RTK Mikro;dan b. pelaksanaan RTK Mikro. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. langsung;dan b. tidak langsung. (3) Laporan hasil pemantauan RTK Mikro baik langsung maupun tidak langsung dibuat dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. hasil pemantauan; c. penutup.

Pasal 30

(1) Pemantauan terhadap penyusunan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap penggunaan metoda penyusunan RTK Mikro. (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap hasil pelaksanaan program RTK Mikro.

Pasal 31

(1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. Tingkat Kabupaten/Kota, oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan cara melakukan kunjungan langsung ke Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Lembaga Swasta Lainnya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi; b. Tingkat Provinsi, oleh Dinas Provinsi dengan cara melakukan kunjungan langsung ke Dinas Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;dan c. Tingkat Pusat, oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja dengan cara melakukan kunjungan langsung ke Dinas Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan cara pengamatan dan identifikasi laporan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Lembaga Swasta Lainnya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi; b. Tingkat Provinsi oleh Dinas Provinsi dengan cara pengamatan dan identifikasi laporan dari Tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;dan c. Tingkat Pusat oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja dengan cara pengamatan dan identifikasi laporan dari Tingkat Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 32

Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Peraturan Menteri Nomor per-17-men-x-2010 Tahun 2010 tentang PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37

BAB VIII

Pasal 38

BAB IX

Pasal 39

BAB X

Pasal 40