PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-viii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor per-10-men-viii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 5

Koreksi

Organisasi penilaian kinerja unit pelayanan publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Panitia Penentu Akhir (Pantuhir): 1. Pengarah : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Ketua : Sekretaris Jenderal 3. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 4. Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan 5. Anggota : Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan b. Tim Penilai Kementerian: 1. Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 2. Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan 3. Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan atau para Pejabat yang di usulkan dari masing- masing unit eselon 1

Pasal 6

Pantuhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menentukan unit pelayanan publik yang berhak menerima Penghargaan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Tim Penilai Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan secara langsung di lapangan, melakukan tabulasi, evaluasi, dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil penilaian kinerja unit pelayanan publik, Tim Penilai Kementerian mengusulkan 3 (tiga) nominasi unit pelayanan publik terbaik yang akan mendapatkan penghargaan Menteri. (2) Kelengkapan dokumen usulan nominasi unit pelayanan publik terbaik yang telah dilakukan penilaian adalah sebagai berikut : a. Surat pengantar resmi dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; b. Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Kementerian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; c. Pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik yang telah diberi nilai, serta setiap lembarnya telah diparaf oleh Tim Penilai Kementerian, dan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terbaru yaitu pada tahun saat dilaksanakannya penilaian kinerja unit pelayanan publik; dan d. Catatan keunggulan unit pelayanan publik yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kategori penghargaan Menteri yang diterima oleh UPP terbaik yaitu: a. Nilai 91-100 kategori nilai “terbaik” berhak mendapat piala; b. Nilai 81-90 kategori nilai “baik” berhak mendapat piagam.

Pasal 11

Instrumen penilaian mencakup komponen dan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. Cara Penentuan Nilai pada Formulir Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; b. Formulir Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang terdiri dari: 1. Visi dan/atau misi serta motto pelayanan (10%); 2. Sistem dan prosedur pelayanan (35%); 3. Sumber Daya Manusia (35%); 4. Sarana dan prasarana pelayanan (20%).

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-viii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14