Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Keti…

Pasal 2

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menerapkan K3 dalam Bekerja Pada Ketinggian.

Pasal 3

Bekerja pada Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan K3 yang meliputi: a. perencanaan; b. prosedur kerja; c. teknik bekerja aman; d. APD, Perangkat Pelindung Jatuh, dan Angkur; dan e. Tenaga Kerja.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa semua kegiatan Bekerja pada Ketinggian yang menjadi tanggung jawabnya telah direncanakan dengan tepat, dilakukan dengan cara yang aman, dan diawasi. (2) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa Bekerja Pada Ketinggian hanya dilakukan jika situasi dan kondisi kerja tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja dan orang lain.

Pasal 5

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memperhatikan dan melaksanakan penilaian risiko dalam kegiatan atau aktifitas pekerjaan pada ketinggian. (2) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa Bekerja pada Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dilakukan jika pekerjaan dimaksud tidak dapat dilakukan di lantai dasar. (3) Dalam hal pekerjaan dilakukan pada ketinggian, Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melakukan langkah-langkah yang tepat dan memadai untuk mencegah kecelakaan kerja. (4) Langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbatas pada: a. memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan kondisi ergonomi yang memadai melalui jalur masuk (access) atau jalur keluar (egress) yang telah disediakan; dan b. memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah Tenaga Kerja jatuh jika pekerjaan tidak dapat dilakukan pada tempat atau jalur sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5) Dalam hal langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghilangkan risiko jatuhnya Tenaga Kerja, Pengusaha dan/atau Pengurus wajib: a. menyediakan peralatan kerja untuk meminimalkan jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi dari jatuhnya Tenaga Kerja; dan b. menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi atau melakukan hal lainnya yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib mempunyai prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b secara tertulis untuk melakukan pekerjaan pada ketinggian. (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teknik dan cara perlindungan jatuh; b. cara pengelolaan peralatan; c. teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan; d. pengamanan Tempat Kerja; dan e. kesiapsiagaan dan tanggap darurat. (3) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan dipahami dengan baik oleh Tenaga Kerja dan/atau orang yang terlibat dalam pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

Pasal 7

(1) Setiap Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memasang perangkat pembatasan daerah kerja untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan. (2) Pembatasan daerah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan tingkat bahaya dan dampak terhadap keselamatan umum dan Tenaga Kerja. (3) Pembagian kategori wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. wilayah bahaya, merupakan daerah pergerakan Tenaga Kerja dan barang untuk bergerak vertikal, bergerak horizontal, dan titik penambatan; b. wilayah waspada, merupakan daerah antara wilayah bahaya dan wilayah aman yang luasnya diperhitungkan sedemikian rupa agar benda yang terjatuh tidak masuk ke wilayah aman; dan c. wilayah aman, merupakan daerah yang terhindar dari kemungkinan kejatuhan benda dan tidak mengganggu aktivitas Tenaga Kerja; (4) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuat denah horizontal dan denah vertikal di lokasi kerja sebagai pedoman bagi Tenaga Kerja, penanggung jawab lokasi, dan Pengawas Ketenagakerjaan. (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b hanya boleh dimasuki oleh Tenaga Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan. (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanda yang mudah terlihat dan dipahami oleh setiap orang yang melintas atau berada di sekitar lokasi kerja.

Pasal 8

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cidera atau kematian. (2) Pengusaha dan/atau Pengurus membatasi berat barang yang boleh dibawa Tenaga Kerja pada tubuhnya di luar berat APD dan alat pelindung jatuh maksimum 5 (lima) kilogram. (3) Dalam hal berat barang melebihi 5 (lima) kilogram, harus dinaikkan atau diturunkan dengan menggunakan sistem katrol.

Pasal 9

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib membuat rencana tanggap darurat secara tertulis. (2) Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. daftar Tenaga Kerja untuk melakukan pertolongan korban pada ketinggian; b. peralatan yang wajib disediakan untuk menangani kondisi darurat yang paling mungkin terjadi; c. fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta sarana evakuasi; d. nomor telepon dari pihak-pihak terkait dalam penanganan tanggap darurat; dan e. denah lokasi dan jalur evakuasi korban menuju rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. (3) Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipahami oleh Tenaga Kerja yang terlibat dalam pekerjaan. (4) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan kesiapsiagaan tim tanggap darurat pada saat berlangsung pekerjaan pada ketinggian. (5) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melakukan evaluasi ulang persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan dan melaksanakan teknik bekerja aman untuk mencegah Tenaga Kerja jatuh atau mengurangi dampak jatuh dari ketinggian. (2) Teknik bekerja aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bekerja pada Lantai Kerja Tetap; b. bekerja pada Lantai Kerja Sementara; c. bergerak secara vertikal atau horizontal menuju atau meninggalkan lantai kerja; d. bekerja pada posisi miring; dan e. bekerja dengan akses tali.

Pasal 11

(1) Upaya untuk mencegah jatuh pada Lantai Kerja Tetap dapat berupa: a. pemasangan dinding atau tembok pembatas, pagar pengaman yang stabil dan kuat yang dapat mencegah Tenaga Kerja jatuh dari Lantai Kerja Tetap; b. memastikan setiap Tempat Kerja sudah memiliki jalur masuk (access) atau jalur keluar (egress) yang aman dan ergonomis; dan c. memastikan panjang tali pembatas gerak (work restraint) tidak melebihi jarak antara titik Angkur dengan tepi bangunan yang berpotensi jatuh. (2) Upaya mengurangi dampak jatuh dari ketinggian dapat menggunakan alat penahan jatuh kolektif berupa jaring atau bantalan.

Pasal 12

(1) Upaya untuk mencegah jatuh dari Lantai Kerja Sementara dapat menggunakan alat penahan jatuh perorangan berupa: a. tali ulur tarik otomatis (retractable lanyard); atau b. tali ganda dengan pengait dan peredam kejut (double lanyard with hook and absorber). (2) Penggunaan tali ulur tarik otomatis (retractable lanyard) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipastikan jarak dan ayunan jatuh yang aman. (3) Penggunaan tali ganda dengan pengait dan peredam kejut (double lanyard with hook and absorber) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengait harus ditambatkan lebih tinggi dari kepala. (4) Dalam hal Angkur untuk pengait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, pengait dapat ditambatkan pada ketinggian sejajar dada.

Pasal 13

Lantai Kerja Sementara dan struktur pendukungnya tidak boleh menimbulkan risiko runtuh atau terjadi perubahan bentuk atau dapat mempengaruhi keselamatan penggunaan.

Pasal 17

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menyediakan alat pengangkut orang untuk pergerakan Tenaga Kerja menuju atau meninggalkan lantai kerja. (2) Dalam hal jenis pekerjaan dan kondisi tertentu tidak dapat dipasang alat pengangkut orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pergerakan Tenaga Kerja dapat dilakukan dengan teknik bergerak sebagai berikut: a. Perangkat Penahan Jatuh perorangan vertikal; b. Perangkat Penahan Jatuh perorangan horizontal; c. alat penahan jatuh perorangan dengan tali ganda pengait dan peredam kejut; d. Perangkat Penahan Jatuh perorangan dengan pemanjatan terpandu (lead climbing); dan e. Perangkat Penahan Jatuh perorangan dengan tali ulur tarik otomatis. (3) Teknik bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan alat atau mekanisme peredam kejut.

Pasal 19

(1) Bekerja pada posisi miring dapat dilakukan dalam hal bekerja pada Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara tidak dapat dilakukan atau pekerjaan mengharuskan Tenaga Kerja bekerja pada posisi miring. (2) Dalam hal bekerja pada posisi miring tidak dapat dihindari, Tenaga Kerja wajib menggunakan Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan alat pemosisi kerja. (3) Alat pemosisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tali yang dapat menahan beban Tenaga Kerja dan peralatan yang dibawa agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

Pasal 20

(1) Bekerja dengan akses tali dapat dilakukan dalam hal bekerja pada Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara tidak dapat dilakukan atau pekerjaan mengharuskan Tenaga Kerja bekerja dengan akses tali. (2) Dalam hal bekerja dengan akses tali tidak dapat dihindari, wajib memenuhi persyaratan: a. mempunyai 2 (dua) tali (line) masing-masing tertambat pada minimal 2 (dua) titik tambat terpisah berupa: 1) tali keselamatan, yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan jatuh perorangan bergerak (mobile personal fall arrester) yang mempunyai mekanisme terkunci sendiri mengikuti pergerakan Tenaga Kerja; dan 2) tali kerja, yang dilengkapi dengan alat untuk naik dan turun. b. menggunakan sabuk tubuh (full body harness) yang sesuai.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Lantai Kerja Sementara dan struktur pendukungnya tidak boleh menimbulkan risiko runtuh atau terjadi perubahan bentuk atau dapat mempengaruhi keselamatan penggunaan.

Pasal 14

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan tidak ada Tenaga Kerja yang mendekati, melewati, dan melakukan pekerjaan pada atau dekat dengan permukaan yang rapuh.

Pasal 15

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan pekerjaan pada ketinggian yang menggunakan perancah dan/atau tangga memenuhi persyaratan K3. (2) Persyaratan K3 perancah dan/atau tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan tidak ada Tenaga Kerja yang mendekati, melewati, dan melakukan pekerjaan pada atau dekat dengan permukaan yang rapuh.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan pada ketinggian di alam melaksanakan persyaratan K3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Koreksi

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan pada ketinggian di alam melaksanakan persyaratan K3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan Tenaga Kerja menggunakan APD yang sesuai dalam melakukan pekerjaan pada ketinggian. (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28

Koreksi

(1) Angkur terdiri atas: a. Angkur permanen; dan b. Angkur tidak permanen. (2) Angkur harus mampu menahan beban minimal 15 (lima belas) kilonewton. (3) Dalam hal Angkur lebih dari 1 (satu) titik harus mampu membagi beban yang timbul.

Pasal 29

(1) Angkur permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a harus: a. dilakukan pemeriksaan dan pengujian pertama; b. memiliki akte pemeriksaan dan pengujian; dan c. dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja. (3) Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 lainnya. (4) Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh Ahli K3 pada perusahaan dan/atau perusahaan jasa K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Angkur tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dipakai pada saat Angkur permanen tidak tersedia dan harus diperiksa serta dipastikan kekuatannya.

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan Perangkat Pelindung Jatuh memenuhi persyaratan K3.

Pasal 23

Koreksi

Perangkat Pelindung Jatuh terdiri atas: a. Perangkat Pencegah Jatuh kolektif dan Perangkat Pencegah Jatuh perorangan; dan b. Perangkat Penahan Jatuh kolektif dan Perangkat Penahan Jatuh perorangan.

Pasal 22

Koreksi

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan Perangkat Pelindung Jatuh memenuhi persyaratan K3.

Pasal 23

Koreksi

Perangkat Pelindung Jatuh terdiri atas: a. Perangkat Pencegah Jatuh kolektif dan Perangkat Pencegah Jatuh perorangan; dan b. Perangkat Penahan Jatuh kolektif dan Perangkat Penahan Jatuh perorangan.

Pasal 24

Perangkat Pencegah Jatuh kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. dinding, tembok pembatas, atau pagar pengaman dengan tinggi minimal 950 (sembilan ratus lima puluh) milimeter; b. pagar pengaman harus mampu menahan beban minimal 0,9 (nol koma sembilan) kilonewton; c. celah pagar memiliki jarak vertikal maksimal 470 (empat ratus tujuh puluh) milimeter; dan d. tersedia pengaman lantai pencegah benda jatuh (toeboard) cukup dan memadai.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Dalam hal Perangkat Pencegah Jatuh kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak tersedia, Tenaga Kerja wajib menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh perorangan yang paling sedikit terdiri atas: a. sabuk tubuh (full body harness); dan b. tali pembatas gerak (work restraint).

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

(1) Perangkat Penahan Jatuh kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa jala atau bantalan yang terpasang pada arah jatuhan. (2) Perangkat Penahan Jatuh kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dipasang secara aman ke semua Angkur yang diperlukan; dan b. mampu menahan beban minimal 15 (lima belas) kilonewton dan tidak mencederai Tenaga Kerja yang jatuh.

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

(1) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus mampu menahan beban jatuh minimal 15 (lima belas) kilonewton. (2) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bergerak vertikal; b. bergerak horizontal; c. tali ganda dengan pengait dan peredam kejut; d. terpandu; dan e. ulur tarik otomatis. (3) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mempunyai alat pengunci otomatis yang membatasi jarak jatuh Tenaga Kerja maksimal 1,2 (satu koma dua) meter. (4) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mempunyai alat pengunci otomatis yang mencengkeram tali pada posisi jatuh. (5) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mempunyai panjang maksimal 1,8 (satu koma delapan) meter dan mempunyai sistem penutup dan pengunci kait otomatis. (6) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus menggunakan tali kermantle yang mempunyai elastisitas memanjang minimal 5% (lima persen) apabila terbebani Tenaga Kerja yang jatuh. (7) Perangkat Penahan Jatuh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus mempunyai sistem pengunci otomatis yang membatasi jarak jatuh maksimal 0,6 (nol koma enam) meter.

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Angkur tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dipakai pada saat Angkur permanen tidak tersedia dan harus diperiksa serta dipastikan kekuatannya.

Pasal 31

Koreksi

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menyediakan Tenaga Kerja yang: a. kompeten; dan b. berwenang di bidang K3; dalam pekerjaan pada ketinggian.

Pasal 32

Koreksi

(1) Tenaga Kerja yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kerja yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Tenaga Kerja yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dibuktikan dengan Lisensi K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 34

Ketentuan Tenaga Kerja bidang perancah, gondola, dan pesawat angkat angkut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi: a. Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu); b. Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (dua); c. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu); d. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua); dan e. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga).

Pasal 36

(1) Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/atau Lantai Kerja Sementara. (2) Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan: a. bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/atau pada Lantai Kerja Sementara dengan alat pelindung jatuh berupa jala, bantalan, atau tali pembatas gerak (work restraint); dan b. bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara dengan menggunakan tangga.

Pasal 37

(1) Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/atau Lantai Kerja Sementara serta bekerja atau bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap atau sementara secara horizontal atau vertikal pada struktur bangunan atau dengan posisi atau tempat kerja miring. (2) Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan: a. bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/atau pada Lantai Kerja Sementara dengan alat pelindung jatuh berupa jala, bantalan, atau tali pembatas gerak (work restraint); b. bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara dengan menggunakan tangga; c. bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap atau sementara secara horizontal atau vertikal pada struktur bangunan; d. bekerja pada posisi atau tempat kerja miring; e. menaikkan dan menurunkan barang dengan sistem katrol; dan f. melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat.

Pasal 38

Tenaga Kerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan Tenaga Kerja yang mampu bekerja dan berwenang bekerja pada Lantai Kerja Tetap, Lantai Kerja Sementara, bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja Sementara secara horizontal atau vertikal pada struktur bangunan, bekerja pada posisi atau tempat kerja miring, akses tali dan/atau menaikkan dan menurunkan barang dengan sistim katrol atau dengan bantuan tenaga mesin, dengan tugas dan kewenangan: a. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu): 1) membuat Angkur di bawah pengawasan Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua) dan/atau Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga); dan 2) melakukan upaya pertolongan diri sendiri; b. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua): 1) membuat Angkur secara mandiri; 2) mengawasi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu) dalam pembuatan Angkur; 3) mengawasi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu); dan 4) melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian untuk tim kerja. c. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga): 1) menyusun perencanaan sistim keselamatan Bekerja Pada Ketinggian; 2) melakukan pemeriksaan Angkur untuk keperluan internal; 3) mengawasi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua) dan/atau Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu); dan 4) melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat pada ketinggian.

Pasal 39

Koreksi

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Koreksi

Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan menemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat K3 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Pengawas Ketenagakerjaan dapat menghentikan sementara kegiatan sampai dipenuhinya syarat-syarat K3 oleh Pengusaha dan/atau Pengurus.

Pasal 41

Koreksi

Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 42

Koreksi

(1) Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Lisensi teknisi akses tali 1 (satu), teknisi akses tali 2 (dua), dan teknisi akses tali 3 (tiga) yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, menjadi lisensi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu), Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua), dan Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga).

Pasal 43

(1) Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA (SKKNI) di Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.325/MEN/XII/2011 diberlakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Sebelum diberlakukannya SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan sertifikat pembinaan K3 oleh Direktur Jenderal dengan ketentuan telah mengikuti pembinaan K3. (3) Pedoman pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP.45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian Dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PEKERJAAN PADA KETINGGIAN PEDOMAN PEMBINAAN K3 A. Jenis Materi Pembinaan K3, meliputi: a. materi dasar; b. materi inti; c. materi penunjang; d. evaluasi. Materi dasar, disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja. Materi inti dan materi penunjang, disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja dan/atau praktisi yang berkompeten. B. Persyaratan Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tenaga Kerja pada ketinggian terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu a. Tenaga Kerja bangunan tinggi; Tenaga Kerja bangunan tinggi terdiri dari Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu) dan Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (dua) yang memiliki kualifikasi untuk Bekerja Pada Ketinggian dengan menggunakan metode pencegahan jatuh/fall protection. b. Tenaga Kerja pada ketinggian; Tenaga Kerja pada ketinggian terdiri dari Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu), Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua), dan Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga) yang memiliki kualifikasi untuk Bekerja Pada Ketinggian dengan menggunakan metode pencegahan jatuh/fall protection dan akses tali/rope access. Untuk memiliki kualifikasi di atas, Tenaga Kerja pada ketinggian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu): a. mampu membaca, tulis, dan matematika sederhana; b. sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di ketinggian; dan c. lulus evaluasi pembinaan K3 Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu). 2. Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (dua): a. minimum pendidikan SD atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di ketinggian; dan c. lulus evaluasi pembinaan K3 Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (satu). 3. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu): a. minimum pendidikan SD atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di ketinggian; dan c. lulus evaluasi pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 1 (satu). 4. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua): a. minimum pendidikan SLTP atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di ketinggian; c. memiliki sertifikat pelatihan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 1 (satu) dan lisensi kerja yang masih berlaku; d. telah mempunyai pengalaman 500 jam kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu) yang dibuktikan dalam buku kerja; dan e. lulus evaluasi pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 2 (dua). 5. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga): a. minimum pendidikan SLTA atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di ketinggian; c. memiliki sertifikat pelatihan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 2 (dua) dan lisensi kerja yang masih berlaku; d. telah mempunyai pengalaman 1000 jam kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua) yang dibuktikan dengan buku kerja; e. memiliki sertifikat pelatihan pertolongan pertama dengan lisensi keterampilannya yang masih berlaku; dan f. lulus evaluasi pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 3 (tiga). C. Kurikulum Pembinaan Kurikulum pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian, meliputi: 1. Kelompok materi dasar, yang disampaikan oleh tenaga pembina dari Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 2. Kelompok materi inti dan penunjang, yang disampaikan oleh Instruktur K3 Bekerja Pada Ketinggian yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan asosiasi terkait; 3. Evaluasi awal dan akhir pembinaan; 4. Setiap 1 (satu) jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit. D. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pembinaan K3 dan Lisensi K3 1. Perusahaan Jasa K3 sebagai penyelenggara pembinaan K3 menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat. 2. Perusahaan Jasa K3 melaporkan pelaksanaan pembinaan K3 kepada Direktur Jenderal, sekaligus menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Pembinaan K3 dan Lisensi K3 dengan dilampiri dokumen pendukung yang lengkap dan benar. 3. Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pembinaan K3 dan Lisensi K3 yang berlaku selama 5 (lima) tahun. 4. Lisensi Tenaga Kerja pada ketinggian terdiri atas: a. Tenaga Kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 1 (satu); b. Tenaga Kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh tingkat 2 (dua); c. Tenaga Kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 1 (satu); d. Tenaga Kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 2 (dua); dan e. Tenaga Kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 3 (tiga). E. Kurikulum Pembinaan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi 1. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 (satu) No. Materi Pembinaan Jumlah (JP) I. 1. II. 1. 2. 3. III. 1. IV. 1. 2. KELOMPOK DASAR Peraturan Perundang-Undangan K3 dalam pekerjaan pada ketinggian KELOMPOK INTI Karakteristik Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara Alat pencegah dan penahan jatuh kolektif serta alat pembatas gerak Prinsip Penerapan Faktor Jatuh KELOMPOK PENUNJANG Teori dan praktek penggunaan tangga EVALUASI Teori Praktek 2 2 2 1 1 1 1 Jumlah 10 2. Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (dua) No. Materi Pembinaan Jumlah (JP) I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. IV. KELOMPOK DASAR Peraturan Perundang-Undangan K3 dalam pekerjaan pada ketinggian KELOMPOK INTI Karakteristik Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara Alat pencegah dan penahan jatuh kolektif serta alat pembatas gerak Prinsip penerapan faktor jatuh Prosedur kerja aman pada ketinggian Teori dan praktek bergerak horizontal atau vertikal menggunakan struktur bangunan Teori dan praktek teknik bekerja aman pada struktur bangunan dan bekerja dengan posisi miring dan struktur miring Teori dan praktek teknik menaikkan dan menurunkan barang dengan sistem katrol KELOMPOK PENUNJANG Teori dan praktek upaya penyelamatan dalam keadaan darurat EVALUASI Teori Praktek 2 1 1 1 2 4 1 1 2 1. 2. 2 3 Jumlah 20 F. Kurikulum Pembinaan Tenaga Kerja Pada Ketinggian 1. Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 1 (satu) No. Materi Pembinaan Jumlah (JP) I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. KELOMPOK DASAR Perundang-undangan K3 dalam pekerjaan pada ketinggian KELOMPOK INTI Identifikasi bahaya dalam kegiatan akses tali Pengetahuan kondisi ketidaktahanan tergantung (suspension intolerance) dan penanganannya Penerapan prinsip-prinsip faktor jatuh (fall factor) dalam akses tali. Pemilihan, pemeriksaan, dan pemakaian peralatan akses tali yang sesuai Simpul dan Angkur dasar Teknik manuver pergerakan pada tali Teknik pemanjatan pada struktur KELOMPOK PENUNJANG Teknik penyelamatan diri sendiri dan korban menuju arah turun dengan alat turun 2 1 1 1 1 2 10 3 2 IV. 1. 2. EVALUASI Evaluasi teori Evaluasi praktek 2 5 Jumlah 30 2.Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 2 (dua) No. Materi Pembinaan Jumlah (JP) I. 1. II. 1. 2. 3. III. 1 IV. 1. 2. KELOMPOK DASAR Dasar-dasar K3 dan peraturan perundangan yang terkait dengan bekerja di ketinggian. KELOMPOK INTI Teknik penyelamatan korban pada tali Sistem jalur penambat (anchor line) tingkat lanjutan Teknik pemanjatan pada struktur tingkat lanjutan KELOMPOK PENUNJANG Penentuan “zona khusus terbatas” (exclusion zone) dan perlindungan untuk pihak ketiga EVALUASI Evaluasi teori Evaluasi praktek 3 12 10 2 1 2 5 Jumlah 35 3. Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 3 (tiga) No. Materi Pembinaan Jumlah (JP) I. 1. 2. KELOMPOK DASAR Kebijakan K3 dan peraturan perundangan yang terkait dengan bekerja di ketinggian Pengenalan SMK3 3 1 II. 1. 2. 3. 4. III. 1. KELOMPOK INTI Merencanakan dan menerapkan sistem manajemen peralatan akses tali Pemilihan penambat (anchor) yang tepat. Pemilihan metode untuk mengakses tempat kerja Teknik penyelamatan korban pada tali tingkat lanjutan KELOMPOK PENUNJANG Membuat dan menerapkan penilaian risiko (risk assessment) di tempat kerja. EVALUASI Evaluasi teori 2 2 2 15 2 IV. 1. 2. Evaluasi praktek 3 5 Jumlah 35 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PEKERJAAN PADA KETINGGIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

BAB 5

Pasal 27

BAB Ketiga