PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang KERJASAMA PENGGUNAAN BALAI LATIHAN KERJA OLEH SWASTA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 2. Kerjasama Penggunaan BLK oleh Swasta adalah pemanfaatan sumber daya pelatihan BLK yang meliputi sumber daya manusia, program, sarana dan prasana. 3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistimatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. 4. Pengguna BLK adalah lembaga swasta yang berbadan hukum atau unit usaha maupun perorangan yang mampu melakukan ikatan hukum. 5. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 6. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlisensi. 7. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK dibebankan kepada pengguna BLK. (2) Biaya penggunaan fasilitas BLK dibedakan berdasarkan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Koreksi

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. administrasi latihan; b. bahan latihan; c. pengadaan diktat atau buku pegangan (hand out materials); d. honorarium instruktur; e. pengadaan suku cadang; dan f. pakaian dan perlengkapan kerja siswa. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai kejuruan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemakaian air; b. pemakaian listrik; c. pemakaian telepon; d. perawatan mesin; dan e. perawatan gedung. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya langsung dan biaya penunjang. (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. konsumsi dan asrama siswa; b. pelayanan dan kebersihan; c. kesehatan, olahraga dan rekreasi; d. eksploitasi kendaraan; e. pembukaan dan penutupan latihan; f. widya wisata; dan g. biaya lain-lain.

Pasal 9

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. administrasi uji kompetensi; b. bahan uji kompetensi; dan c. biaya asesor. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai kejuruan pelatihan atau unit kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemakaian air b. pemakaian listrik; c. perawatan mesin; dan d. perawatan gedung. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya langsung dan biaya penunjang. (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,meliputi: a. konsumsi peserta uji kompetensi dan asesor; dan b. pelayanan dan kebersihan.

Pasal 10

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. administrasi pembuatan produk barang; b. bahan baku pembuatan produk barang; dan c. honorarium petugas pembuat produk barang. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai kejuruan pelatihan/unit kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemakaian air; b. pemakaian listrik; c. perawatan mesin; dan d. perawatan gedung. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) ditetapkan antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya langsung dan biaya penunjang. (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. konsumsi petugas pembuat produk barang; dan b. pelayanan dan kebersihan.

Pasal 11

Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk pemanfaatan aula, asrama, laboratorium, atau workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi: a. pemakaian air; b. pemakaian listrik; c. perawatan mesin; d. perawatan gedung; dan e. pelayanan kebersihan.

Pasal 12

Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk konsultasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi: a. jasa profesi; dan b. penggandaan bahan.

Pasal 13

Perincian biaya yang dikenakan kepada pengguna BLK harus dicantumkan secara jelas dalam naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang KERJASAMA PENGGUNAAN BALAI LATIHAN KERJA OLEH SWASTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17