PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2015 tentang PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 45 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja INDONESIA Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penernpatan TKI di luar negeri. 4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 7. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 8. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. 9. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 10. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB III

LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

Pasal 9

Koreksi

Pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI melalui Lembaga Keuangan Perbankan terdiri dari : a. Bank Umum; atau b. Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 10

Koreksi

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum INDONESIA; b. terdaftar di Bank INDONESIA; c. memiliki izin operasional dari Bank INDONESIA; d. terdaftar dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); e. memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKI/TKI; f. memiliki kemampuan keuangan untuk memberikan pinjaman biaya penempatan Calon TKI/TKI ke luar negeri yang dibuktikan dengan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; g. program pembiayaan penempatan TKI ke luar negeri setelah mendapat rekomendasi dari OJK; h. susunan pengurus perbankan tidak memiliki afiliasi dengan direksi beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS; i. surat perjanjian kerjasama dengan lembaga penjamin; dan j. memiliki sistem online yang dapat diakses oleh publik dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian.

Pasal 11

Lembaga Keuangan Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen: a. copy akta pendirian; b. copy surat izin usaha perbankan dari Bank INDONESIA; c. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI; d. surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem on line kementerian; e. surat keterangan supervisi OJK; f. surat keterangan sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); g. surat keterangan memiliki kantor cabang di daerah asal Calon TKI/TKI; dan h. surat keterangan neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; i. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Pasal 12

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Otoritas Jasa Keuangan; c. Kementerian Ketenagakerjaan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan verifikasi menggunakan pedoman verifikasi yang ditetapkan Dirjen. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. (5) Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan. (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.

BAB IV

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pasal 13

Koreksi

Pelaksanaan pembiayaan Calon TKI/TKI melalui Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan: a. koperasi primer yang memiliki wilayah keanggotaan secara nasional; b. memiliki izin usaha simpan pinjam dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. susunan pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki afiliasi dengan direksi PPTKIS beserta seluruh pengurus yang tercantum dalam struktur organisasi PPTKIS; d. surat perjanjian kerjasama dengan lembaga penjamin; dan e. memiliki sistem online yang dapat diakses oleh publik dan dapat diintegrasikan dengan sistem kementerian.

Pasal 14

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. copy akta pendirian; b. copy surat izin dan surat keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum usaha simpan pinjam dari instansi yang berwenang; c. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; d. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program pelaksanaan pembiayaan penempatan Calon TKI/TKI; e. surat pernyataan bersedia mengintegrasikan sistem online dengan sistem on line kementerian; f. company profile koperasi simpan pinjam; g. neraca keuangan 6 (enam) bulan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; dan h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Pasal 15

(1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Menteri. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Wakil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Otoritas Jasa Keuangan; c. Kementerian Ketenagakerjaan. d. Kementerian Koperasi dan UKM (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan verifikasi menggunakan pedoman verifikasi yang ditetapkan Dirjen. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai melakukan verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. (5) Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dokumen selesai dilakukan. (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak.

Pasal 16

Apabila dana pinjaman diperoleh melalui Koperasi Simpan Pinjam, Calon TKI/TKI yang bersangkutan terlebih dahulu harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari keanggotaan tersebut. (2) Pihak Koperasi Simpan Pinjam wajib melaporkan Rapat Anggota Tahunan dan kegiatan pada akhir tahun kepada anggotanya. (3) Apabila kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka kesepahaman bersama antara Koperasi Simpan Pinjam dengan kementerian dapat dibatalkan.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2015 tentang PEMBIAYAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24