PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 3

Koreksi

Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Pasal 4

Koreksi

(1) TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, maka TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke daerah asal. (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pada pengguna yang sama.

Pasal 5

(1) Perpanjangan perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bekerja pada pengguna yang sama selama masa perjanjian kerja; b. isi perpanjangan perjanjian kerja harus sesuai atau lebih baik dari perjanjian kerja sebelumnya; c. jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun; d. mendapat persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan e. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung: a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri; b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan; c. imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 6

Isi perjanjian kerja perpanjangan harus lebih baik dari perjanjian kerja pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sekurang- kurangnya memuat: a. gaji/upah; b. kondisi dan syarat kerja; c. tata cara pembayaran gaji melalui perbankan; d. hak mendapatkan libur sehari dalam seminggu (one day off)/kompensasi; e. hak cuti tahunan/kompensasi; f. waktu istirahat; g. fasilitas; h. jaminan sosial/asuransi; dan i. waktu jam kerja maksimal 12 (dua belas) jam dalam sehari/kompensasi.

Pasal 7

(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari Pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan. (2) Perjanjian kerja perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dihadapan Pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada Perwakilan di negara tujuan penempatan.

Pasal 8

Perjanjian kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS (Perwalu) di negara tujuan penempatan.

Pasal 9

Perjanjian kerja perpanjangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaporkan oleh PPTKIS kepada Menteri, Kepala BNP2TKI, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota asal TKI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11