PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 38 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di bidang ketenagakerjaan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN agar mampu bekerja di bidangnya. 8. Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Diklat Ketenagakerjaan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja Pegawai ASN di bidang Ketenagakerjaan. 9. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan d tempat kerja. 10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 11. Kurikulum adalah suatu naskah panduan mengenai pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang harus didapatkan peserta Diklat agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional. 12. Peserta adalah calon yang memenuhi syarat dalam seleksi dan ditetapkan sebagai pihak yang dapat mengikuti pelatihan. 13. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai ASN pada Lembaga Diklat Pemerintah. 14. Widyaiswara Luar Biasa adalah tenaga kediklatan yang diangkat secara internal oleh instansinya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara. 15. Unit Teknis adalah satuan kerja yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu bidang ketenagakerjaan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 16. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang selanjutnya disebut Pusdiklat Pegawai adalah unit kerja pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 17. Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DIKLAT KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan dimulai dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (2) Penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) jam pelajaran dan/atau dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari. (3) Selain Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Teknis Kementerian dapat menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, workshop atau kegiatan lain sejenis dengan proses pembelajaran kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran dan/atau kurang dari 3 (tiga) hari. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian dan Pusdiklat Pegawai.

Pasal 19

(1) Diklat teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana khusus diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai bekerjasama dengan Unit Teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Diklat setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan Pusdiklat Pegawai.

Pasal 20

Pelaksanaaan Diklat meliputi: a. persiapan; b. proses pembelajaran; dan c. evaluasi proses pembelajaran.

Pasal 21

Pelaksanaan Diklat prajabatan, Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, dan Diklat fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS.

Pasal 22

(1) Peserta yang telah mengikuti dan lulus Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dari Kepala Pusdiklat Pegawai. (2) Peserta Diklat prajabatan, Diklat kepemimpinan III, dan Diklat kepemimpinan IV mendapat sertifikat yang diterbitkan oleh Pusdiklat Pegawai dan diregistrasi oleh Lembaga Administrasi Negara. (3) Peserta yang telah mengikuti bimtek, workshop, atau pelatihan sejenisnya diberikan sertifikat dari penyelenggara.

Pasal 23

(1) Pusdiklat Pegawai melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Diklat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Lingkup Perencanaan

Pasal 5

Koreksi

(1) Perencanaan Diklat Ketenagakerjaan merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Diklat Ketenagakerjaan. (2) Perencanaan Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan dan rencana pembinaan karir Pegawai ASN Ketenagakerjaan. (3) Perencanaan kebutuhan Diklat Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis kebutuhan Diklat. (4) Analisis kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengetahui kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Perencanaan Diklat disusun dalam bentuk rencana Diklat Ketenagakerjaan yang meliputi rencana 5 (lima) tahunan dan rencana 1 (satu) tahunan. (2) Rencana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (3) Rencana Diklat 5 (lima) tahunan disusun oleh Pusdiklat Pegawai bersama-sama Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian dengan memperhatikan masukan dari unit kerja eselon I Kementerian, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. (4) Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian mempunyai tugas menyiapkan data rencana pengembangan Pegawai ASN Ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1) Perencanaan Diklat mencakup persyaratan dan penetapan Peserta, penentuan tujuan dan sasaran, penentuan jenis dan jenjang pelatihan, penetapan materi pembelajaran, penyiapan Widyaiswara dan pengajar, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan Diklat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian, Pusdiklat Pegawai dan Unit Teknis terkait dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1) Dalam perencanaan Diklat Ketenagakerjaan, disusun rencana biaya yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat. (2) Biaya Diklat dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; c. pinjaman hibah luar negeri dan/atau bantuan luar negeri; d. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Rencana Diklat

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Program Diklat Ketenagakerjaan meliputi: a. jenis dan jenjang Diklat; b. kurikulum Diklat.

Pasal 10

(1) Jenis dan jenjang Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. Diklat prajabatan; dan b. Diklat dalam jabatan. (2) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Diklat prajabatan golongan I; b. Diklat prajabatan golongan II; dan c. Diklat prajabatan golongan III. (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Diklat kepemimpinan; b. Diklat teknis; dan c. Diklat fungsional.

Pasal 11

Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, meliputi: a. Diklat kepemimpinan IV; b. Diklat kepemimpinan III; c. Diklat kepemimpinan II; dan d. Diklat kepemimpinan I.

Pasal 12

(1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. jenis Diklat; dan b. jenjang Diklat. (2) Jenis Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Diklat teknis substantif; dan b. Diklat teknis umum/administrasi dan manajemen. (3) Jenjang Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Diklat teknis tingkat dasar; b. Diklat teknis tingkat lanjutan; dan c. Diklat teknis tingkat tinggi.

Pasal 13

(1) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. jenis Diklat; dan b. jenjang Diklat. (2) Jenis Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Diklat pembentukan Jabatan Fungsional; dan b. Diklat fungsional berjenjang. (3) Diklat pembentukan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi: a. PNS dalam pengangkatan baru atau PNS yang baru diangkat dalam Jabatan Fungsional; dan b. PNS perpindahan jabatan. (4) Diklat fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi. (5) Jenjang Diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Diklat fungsional keahlian, yang terdiri atas: 1) tingkat pertama; 2) tingkat muda; 3) tingkat madya; dan 4) tingkat utama. b. Diklat fungsional keterampilan, yang terdiri atas: 1) tingkat pemula; 2) tingkat terampil; 3) tingkat mahir; dan 4) tingkat penyelia.

Pasal 14

(1) Kurikulum Diklat meliputi: a. Kurikulum Diklat prajabatan dan Diklat kepemimpinan mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina; b. Kurikulum Diklat teknis dan Diklat fungsional yang instansi pembinanya di luar Kementerian mengacu pada instansi pembina yang terkait dan dikoordinasikan dengan Pusdiklat Pegawai. (2) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pegawai ASN Ketenagakerjaan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan atas dasar kebutuhan jabatan dan kedinasan. (2) Calon Peserta Diklat diusulkan oleh satuan kerja pengguna dan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian. (3) berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi, Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

(1) Persyaratan umum calon Peserta Diklat: a. diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; b. mempunyai dasar pendidikan dan/atau memangku jabatan yang sesuai dengan Diklat yang akan diikuti; c. tidak dalam keadaan sedang diproses dan/atau menjalani hukuman disiplin PNS; d. tidak dalam menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan f. mempunyai penilaian kinerja/pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik. (2) Persyaratan khusus calon Peserta Diklat: a. Diklat prajabatan: 1) Calon Peserta merupakan CPNS paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengangkatan sebagai PNS; dan 2) Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan. b. Diklat kepemimpinan: 1) Calon Peserta merupakan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural; dan 2) Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan. c. Diklat teknis: 1) Peserta adalah Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya; 2) Belum pernah mengikuti Diklat teknis yang dimaksud; dan 3) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh penyelenggara Diklat. d. Diklat fungsional: 1) Peserta adalah Pegawai ASN Ketenagakerjaan yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional; dan 2) Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan.

Pasal 17

(1) Diklat Pegawai ASN Ketenagakerjaan diberikan oleh tenaga pengajar yang terdiri atas: a. Widyaiswara yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional; dan b. Widyaiswara Luar biasa. (2) Widyaiswara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari pejabat struktural, instruktur, atau profesional yang kompeten di bidangnya.

Pasal 18

(1) Sarana dan prasarana Diklat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif baik teori maupun praktek. (2) Jenis dan jumlah sarana dan prasarana Diklat, disesuaikan dengan kebutuhan jenis Diklat, Kurikulum Diklat dan jumlah Peserta. (3) Sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri atau memanfaatkan sarana dan prasarana Diklat instansi/lembaga lainnya.

BAB 3

Program Diklat

Pasal 9

Koreksi

Program Diklat Ketenagakerjaan meliputi: a. jenis dan jenjang Diklat; b. kurikulum Diklat.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, meliputi: a. Diklat kepemimpinan IV; b. Diklat kepemimpinan III; c. Diklat kepemimpinan II; dan d. Diklat kepemimpinan I.

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28