PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang selanjutnya disebut RIP SKKNI, adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha. 3. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 4. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI. 5. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan. 6. Kaji ulang SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap SKKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan. 7. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 8. Regional Model Competency Standard, yang selanjutnya disingkat RMCS, adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. 9. Adopsi adalah pengambilan seluruh atau sebagian substansi, redaksional dan format suatu standar kompetensi kerja untuk ditetapkan menjadi standar kompetensi kerja yang berlaku di INDONESIA; 10. Adaptasi adalah pengambilan seluruh atau sebagian substansi suatu standar kompetensi kerja untuk menyusun SKKNI; 11. Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. 12. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor/kategori atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Koreksi

Kelembagaan pengembangan standar kompetensi terdiri atas: a. Kementerian; b. Instansi teknis; c. Komite Standar Kompetensi; d. Tim Perumus SKKNI; dan e. Tim Verifikasi SKKNI.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki peran dan fungsi: a. pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI dan KKNI secara nasional; b. penetapan norma dan kebijakan nasional pengembangan SKKNI dan KKNI; c. pengkoordinasian dan/atau fasilitasi pengembangan SKKNI dan KKNI pada sektor atau lapangan usaha; dan d. verifikasi Rancangan SKKNI dan KKNI; dan penetapan SKKNI. (2) Peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cq Direktorat yang menangani standardisasi kompetensi.

Pasal 5

Instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi: a. pengembangan SKKNI dan KKNI; b. pengembangan RIP SKKNI; c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI dan KKNI; d. penetapan pemberlakuan SKKNI dan KKNI; dan e. pembentukan Komite Standar Kompetensi.

Pasal 6

(1) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibentuk oleh instansi teknis yang memiliki tugas dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi: a. penyusunan RIP SKKNI ; b. pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI/KKNI; c. penilaian usulan penyusunan SKKNI; d. pengembangan SKKNI dan KKNI; e. penyelenggaraan Prakonvensi dan Konvensi Rancangan SKKNI dan KKNI; dan f. pemantauan dan kaji ulang SKKNI dan KKNI. (2) Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Pengarah; b. Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; dan d. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur dan dapat berasal dari instansi teknis yang bersangkutan, instansi teknis terkait, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, serikat pekerja dan/atau pakar/ahli yang relevan. (3) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis dan administratif. (4) Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri/menteri teknis/kepala lembaga non kementerian atau pejabat setingkat di bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya (5) Komite Standar Kompetensi dan Sekretariat didukung pendanaan yang bersumber dari anggaran instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bersifat ad hoc, dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas: a. menyusun Rancangan SKKNI/KKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing; dan b. melakukan kaji ulang SKKNI/KKNI. (2) Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memiliki kompetensi: a. Metodologi perumusan standar kompetensi; dan b. Substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan disusun. (3) Metodologi perumusan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan minimal dengan sertifikat pelatihan perumusan SKKNI. (4) Substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan: a. pengalaman yang relevan; b. pengakuan atau rekomendasi dari lembaga/asosiasi/perusahaan; atau c. sertifikat kompetensi. (5) Susunan keanggotaan Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Ketua; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur praktisi, pakar/ahli, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, instansi teknis yang bersangkutan atau instansi teknis terkait. (6) Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh narasumber.

Pasal 9

(1) Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bersifat ad hoc, dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas melakukan verifikasi Rancangan SKKNI di instansi teknis masing-masing sebelum Prakonvensi. (2) Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memiliki kompetensi: a. metodologi verifikasi standar kompetensi; dan b. substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan diverifikasi (3) Metodologi verifikasi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan minimal dengan sertifikat pelatihan perumusan SKKNI. (4) Substansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan: a. pengalaman yang relevan; b. pengakuan atau rekomendasi dari lembaga/asosiasi/perusahaan; atau c. sertifikat kompetensi. (5) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Ketua; dan b. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM

Pasal 10

Koreksi

Rancangan SKKNI yang akan ditetapkan sebagai SKKNI harus memenuhi ketentuan: a. berisi rumusan tentang kompetensi tugas, kompetensi manajemen tugas, kompetensi menghadapi keadaan darurat dan kompetensi menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, termasuk tanggung jawab dan bekerja sama dengan orang lain; b. mencerminkan pekerjaan yang realistik berlaku di tempat kerja secara umum di sektor atau lapangan usaha tertentu; c. dirumuskan dengan orientasi hasil kerja (outcomes);dan d. dirumuskan secara terukur dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna SKKNI.

Pasal 11

(1) Penyusunan SKKNI di setiap sektor atau lapangan usaha mengacu pada peta kompetensi yang disusun dalam RIP SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan. (2) Pemetaan kompetensi dan penyusunan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RMCS.

Pasal 12

(1) Pemetaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dalam susunan fungsi pekerjaan yang mencakupi: a. tujuan utama (main purpose); b. fungsi kunci (key function) dari tujuan utama (main purpose); c. fungsi utama (major function) dari fungsi kunci (key function); dan d. fungsi dasar (basic function) dari fungsi utama (major function), dari sektor atau kategori lapangan usaha. (2) Fungsi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d pada umumnya diidentifikasi sebagai unit kompetensi. (3) Tata cara pemetaan kompetensi disusun dengan mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

SKKNI pada setiap sektor atau kategori lapangan usaha dapat disusun dalam kemasan sebagai berikut: a. kualifikasi nasional, dengan mengacu pada jenjang KKNI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. jabatan atau okupasi nasional, dengan mengacu pada tugas dan fungsi jabatan atau okupasi nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan c. klaster kompetensi, dengan mengacu pada kebutuhan khusus kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan industri atau organisasi.

Pasal 14

(1) SKKNI disusun dengan struktur sebagai berikut: a. kode unit; b. judul unit ; c. deskripsi unit; d. elemen kompetensi; e. kriteria unjuk kerja; f. batasan variabel; dan g. panduan penilaian. (2) Struktur dan tata cara penulisan SKKNI disusun dengan mengacu pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERUMUSAN RANCANGAN SKKNI

Pasal 18

Koreksi

(1) Inisiasi perumusan SKKNI dapat dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya. (2) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi. (3) Inisiasi perumusan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan SKKNI baru atau kebutuhan perbaikan atau pengembangan SKKNI yang telah ada. (4) Inisiasi perumusan SKKNI harus disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing. (5) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada Komite Standar Kompetensi untuk melakukan penilaian dan justifikasi kelayakan tuntutan kebutuhan SKKNI berdasarkan: a. sistem industri dan/atau regulasi teknis yang terkait dengan SKKNI yang diusulkan; b. RIP SKKNI. (6) Dalam hal usulan perumusan SKKNI dinyatakan layak, maka Komite Standar Kompetensi memasukkan usulan dimaksud ke dalam rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI dan mengusulkannya kepada instansi teknis.

Pasal 19

Komite Standar Kompetensi membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi untuk jenis SKKNI yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI di masing-masing sektor atau kategori lapangan usaha.

Pasal 20

Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode : a. riset lapangan/penyusunan; b. adaptasi; atau c. adopsi.

Pasal 21

(1) Perumusan rancangan SKKNI dengan metode riset lapangan/penyusunan atau adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, disusun menggunakan model RMCS dengan struktur dan tata cara penulisan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Tata cara perumusan rancangan SKKNI dengan metode riset lapangan/penyusunan disusun dengan mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Perumusan Rancangan SKKNI dengan metode adaptasi atau adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c dapat menggunakan standar komptensi kerja khusus atau standar komptensi kerja internasional. (2) Perumusan Rancangan SKKNI dengan metode adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang memenuhi persyaratan: a. telah diakui dan diberlakukan; b. struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS. (3) Perumusan SKKNI dengan metode adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan terhadap standar kompetensi dengan memperhatikan: a. telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi yang diadopsi. b. identitas standar kompetensi dinyatakan dengan jelas, antara lain yang menyangkut nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya dengan SKKNI. c. penulisannya diterjemahkan dalam bahasa INDONESIA dengan tidak menghilangkan bahasa aslinya, jika standar kompetensi kerja tidak dalam bahasa INDONESIA. (4) Penerjemahan ke dalam bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat menggunakan jasa penerjemah tersumpah. (5) SKKNI hasil adopsi wajib diamandemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi yang diadopsi. (6) Tata cara adaptasi dan adopsi standar kompetensi disusun dengan mengacu pada Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Rancangan SKKNI yang telah dirumuskan diidentifikasi sebagai Rancangan SKKNI-1, Rancangan SKKNI-2, dan Rancangan SKKNI-3.

Pasal 24

(1) Perumusan Rancangan SKKNI yang dilakukan oleh Tim Perumus SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diverifikasi kesesuaiannya oleh Tim Verifikasi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Verifikasi Rancangan SKKNI dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: a. struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan b. substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat dan akurat dengan presisi yang mampu telusur dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa. (3) Rancangan SKKNI yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi sebagai Rancangan SKKNI-1.

Pasal 25

(1) Rancangan SKKNI-1 divalidasi melalui Prakonvensi. (2) Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 diselenggarakan oleh Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 diikuti pemangku kepentingan terkait antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kementerian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau intansi teknis terkait. (4) Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang diundang. (5) Prakonvensi Rancangan SKKNI-1 harus memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang berhalangan hadir. (6) Peserta yang berhalangan hadir tetapi menyampaikan masukan secara tertulis, dianggap sebagai peserta yang hadir dalam Prakonvensi. (7) Hasil Prakonvensi disetujui secara aklamasi oleh peserta Prakonvensi. (8) Rancangan SKKNI-1 diperbaiki oleh Tim Perumus berdasarkan hasil Prakonvensi dan disampaikan oleh instansi teknis kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur yang menangani urusan standardisasi kompetensi untuk diverifikasi.

Pasal 26

(1) Direktorat yang menangani urusan standardisasi kompetensi melakukan verifikasi Rancangan SKKNI-1 hasil Prakonvensi. (2) Verifikasi Rancangan SKKNI-1 dilakukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (3) Verifikasi Rancangan SKKNI-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan. (4) Dalam hal dokumen Rancangan SKKNI-1 dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan. (5) Rancangan SKKNI-1 yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi sebagai Rancangan SKKNI-2. (6) Rancangan SKKNI-2 disampaikan kepada instansi teknis sebagai bahan pelaksanaan Konvensi Nasional.

Pasal 27

Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 disusun dengan mengacu pada Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Rancangan SKKNI-2 dibakukan melalui Konvensi Nasional. (2) Konvensi Nasional diikuti pemangku kepentingan terkait antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kementerian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau intansi teknis terkait. (3) Konvensi Nasional Rancangan SKKNI-2 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang diundang. (4) Konvensi Nasional Rancangan SKKNI-2 harus memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang berhalangan hadir. (5) Peserta yang berhalangan hadir tetapi menyampaikan masukan secara tertulis, dianggap sebagai peserta yang hadir dalam konvensi. (6) Rancangan SKKNI-2 yang telah disepakati secara aklamasi dan telah diperbaiki oleh Tim Perumus diidentifikasi menjadi Rancangan SKKNI-3. (7) Rancangan SKKNI-3 disampaikan oleh instansi teknis kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur yang menangani urusan standardisasi kompetensi untuk ditetapkan.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan Prakonvensi dan Konvensi Nasional Rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 disusun dengan mengacu pada Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Hasil Proses verifikasi, Prakonvensi dan Konvensi Nasional Rancangan SKKNI didokumentasikan secara lengkap dan kronologis oleh instansi teknis.

BAB Kedua

Mekanisme Perumusan Rancangan SKKNI

Pasal 20

Koreksi

Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode : a. riset lapangan/penyusunan; b. adaptasi; atau c. adopsi.

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Rancangan SKKNI yang telah dirumuskan diidentifikasi sebagai Rancangan SKKNI-1, Rancangan SKKNI-2, dan Rancangan SKKNI-3.

BAB Ketiga

Verifikasi dan Validasi Rancangan SKKNI

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Hasil Proses verifikasi, Prakonvensi dan Konvensi Nasional Rancangan SKKNI didokumentasikan secara lengkap dan kronologis oleh instansi teknis.

BAB VII

KAJI ULANG SKKNI

Pasal 32

Koreksi

(1) Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah ditetapkan, dilakukan kaji ulang. (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil kaji ulang SKKNI dapat berupa rekomendasi: a. perubahan; b. pencabutan; atau c. tanpa perubahan.

Pasal 33

Koreksi

(1) Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dapat berupa: a. kesalahan redaksional; b. perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas; dan/atau c. perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh. (2) Perubahan berupa kesalahan redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak melalui Prakonvensi dan Konvensi Nasional. (3) Perubahan berupa perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui Prakonvensi dan Konvensi Nasional. (4) Perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui Prakonvensi dan Konvensi Nasional. (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh instansi teknis kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal.

Pasal 34

(1) Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilakukan apabila SKKNI tersebut: a. perubahan substansi lebih dari 50%; atau b. tidak diperlukan lagi. (2) Rekomendasi Pencabutan SKKNI diusulkan oleh instansi teknis kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal untuk dicabut.

Pasal 35

Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dilakukan apabila SKKNI tersebut masih dinyatakan valid dan reliabel.

Pasal 36

Tata cara kaji ulang SKKNI disusun dengan mengacu pada Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

BAB X

Pasal 38

Pasal 39