PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

PERMEN Nomor 26 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketengakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. 2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 4. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di INDONESIA yang telah membayar iuran. 8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 10. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. 11. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja. 13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 14. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa dan/atau merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 15. Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 16. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM, dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir sebagai berikut: a. pendaftaran perusahaan; b. pendaftaran pekerja; c. rekapitulasi rincian pembayaran iuran; dan d. rincian iuran pekerja. (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjanya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima. (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (4) Kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara manual maupun elektronik

Pasal 3

(1) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan MENETAPKAN besarnya iuran JKK sesuai dengan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (2) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan, kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja dan seluruh pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Pemberi Kerja menyampaikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1) Pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan. (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi: a. perubahan data perusahaan; b. perubahan data pekerja; c. penambahan pekerja; d. pengurangan pekerja karena pekerja berhenti bekerja atau meninggal dunia; dan e. perubahan data upah pekerja. (3) Pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah data diterima dari peserta dan/atau setelah terjadi perubahan data. (4) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjadi resiko, BPJS Ketenagakerjaan menghitung manfaat berdasarkan data terakhir yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. (5) Kekurangan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

Pasal 5

(1) Pemberi Kerja yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKK dan JHT pada masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberi Kerja yang memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut dalam program JKM pada salah satu perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Iuran JKK dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kartu kepesertaan bagi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diterbitkan 1 (satu) kali dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1) Pekerja penerima upah yang bekerja pada beberapa perusahaan wajib diikutsertakan dalam program JKK, JKM, dan JHT oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Iuran JKK, JKM, dan JHT dibayar oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Kartu kepesertaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diterbitkan 1 (satu) kali dengan diberikan kode khusus oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pemberi Kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai laporan tahap I. (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa: a. keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) telah berakhir; b. cacat total tetap; c. cacat sebagian anatomis; d. cacat sebagian fungsi; atau e. meninggal dunia. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat; d. kuitansi biaya pengangkutan; e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (4) Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena di lokasi tempat terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima. (7) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan baik secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 8

(1) Pemberi Kerja atau ahli waris melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (2) Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 7

Koreksi

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN BAGI PEKERJA BUKAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Koreksi

Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemberi Kerja atau pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I. (2) Pemberi Kerja atau Pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa: a. keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) telah berakhir; b. cacat total tetap; c. cacat sebagian anatomis; d. cacat sebagian fungsi; atau e. meninggal dunia. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari laporan tersebut. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, Pengawas Ketenagakerjaan membuat penetapan besarnya manfaat JKK dan mewajibkan Pemberi Kerja untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima salah satu pihak, pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri. (6) Penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 12

Dalam hal Pemberi Kerja belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, Pemberi Kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Ahli waris Pekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM kepada Pemberi Kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; c. fotokopi kartu keluarga; d. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan e. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (2) Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja. (3) Dalam hal Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ahli waris Pekerja dapat melaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. (4) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk mengetahui kebenaran dari pengaduan tersebut. (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Ketenagakerjaan mewajibkan Pemberi Kerja untuk membayar manfaat jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN MANFAAT

Pasal 14

Koreksi

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau menderita penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peserta yang meninggal mendadak di tempat kerja dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Pekerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; b. Pekerja pada saat bekerja di tempat kerja mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter, atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.

Pasal 15

(1) Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya. (2) Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya. (3) Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak pekerja. (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pemberi Kerja menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Dalam hal Pemberi Kerja yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakan Kerja atau penyakit akibat kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris. (3) Dalam hal Pemberi Kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pemberi Kerja dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pemberi Kerja mengajukan permintaan penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pemberi Kerja membayar hak pekerja. (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

(1) Pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapat manfaat beasiswa pendidikan anak. (2) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pekerja memiliki anak usia sekolah; b. umur anak pekerja maksimal 23 tahun; c. berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi; dan f. belum menikah. (3) Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta. (4) Dalam hal perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pemberi Kerja melunasi tunggakan iuran beserta denda.

Pasal 19

(1) Pemberi Kerja dan/atau ahli waris Pekerja mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Pekerja atau ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

(1) Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapat manfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pekerja memiliki anak usia sekolah; b. umur anak pekerja maksimal 23 tahun; c. berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi; dan f. belum menikah. (3) Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali. (4) Dalam hal perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Pemberi Kerja melunasi tunggakan iuran beserta denda.

Pasal 21

Pasal 22

(1) Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan santunan sementara tidak mampu bekerja. (2) Pemberi Kerja dapat meminta penggantian santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap 2 dengan melampirkan: a. kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan b. bukti pembayaran upah selama pekerja tidak mampu bekerja atau santunan sementara tidak mampu bekerja. (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan membayar penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Ketiga

Pemberian dan Persyaratan Memperoleh Manfaat Beasiswa Pendidikan Anak Dalam Program JKK dan JKM

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PROGRAM JKK

Pasal 23

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja antara Pemberi Kerja dan/atau Pekerja/keluarganya dan/atau BPJS Ketenagakerjaan, salah satu pihak meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan. (2) Sambil menunggu penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dan santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kecelakaan dan bila diperlukan Pengawas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan membuat penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja. (5) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tidak diterima oleh salah satu pihak, pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan kepada Menteri. (6) Dalam hal Menteri MENETAPKAN Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal Menteri MENETAPKAN bukan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait pelayanan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pekerja dapat meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan setempat. (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan setempat meminta pertimbangan medis kepada Dokter Penasehat daerah untuk MENETAPKAN persentase cacat. (3) Berdasarkan pertimbangan medis Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan setempat membuat penetapan manfaat JKK berdasarkan persentase cacat. (4) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima salah satu pihak, pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri. (5) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pemeriksaan, penelitian, data pendukung, dan bila diperlukan dapat meminta pertimbangan medis kepada Dokter Penasehat pusat. (6) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri MENETAPKAN besarnya manfaat JKK berdasarkan persentase cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai besarnya manfaat santunan berupa uang yang diterima oleh Pekerja atau keluarganya disebabkan adanya pelaporan upah yang tidak benar oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja atau keluarganya dapat meminta perhitungan kembali kepada Pengawas Ketenagakerjaan setempat. (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh data upah sebagai dasar perhitungan manfaat santunan berupa uang. (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan setempat menghitung kembali besarnya manfaat santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima oleh Pemberi Kerja atau Pekerja atau keluarganya atau BPJS Ketenagakerjaan, pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri. (5) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan pusat untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang. (6) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri membuat penetapan besarnya manfaat santunan berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal penetapan besarnya manfaat santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar dari penetapan BPJS Ketenagakerjaan, kekurangannya wajib dibayar oleh Pemberi Kerja. (8) Penetapan Menteri merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

BAB VII

PERTIMBANGAN MEDIS DAN MEKANISME KERJA DOKTER PENASEHAT

Pasal 26

Koreksi

(1) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan ragu terhadap besarnya persentase cacat dan diagnosis penyakit akibat kerja sehingga tidak dapat menghitung besarnya JKK dan memerlukan pertimbangan medis Dokter Penasehat, BPJS Ketenagakerjaan meneruskan kasus tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan dengan melampirkan data medis dan data pendukung lainnya. (2) Data medis dan data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap pertama dan tahap kedua; b. surat keterangan dokter pemeriksa; c. riwayat penyakit dan data rekam medis (medical record) Pekerja; d. riwayat pekerjaan Pekerja; dan e. data lain yang diperlukan. (3) Pengawas Ketenagakerjaan meminta pertimbangan medis kepada Dokter Penasehat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penyerahan kasus dari BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (4) Dalam hal data belum lengkap, Pengawas Ketenagakerjaan mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilengkapi. (5) BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melengkapi data dan menyerahkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk proses lebih lanjut. (6) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Penasehat mempelajari data medis dan data pendukung lainnya dan bila diperlukan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap Pekerja. (7) Dokter Penasehat memberikan pertimbangan medis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif dengan menggunakan formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Pertimbangan medis Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengawas Ketenagakerjaan dalam membuat penetapan Kecelakan Kerja dan/atau penyakit akibat kerja. (2) Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

BAB VIII

PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 28

Koreksi

Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui: a. kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat; dan b. media elektronik (telepon, email, website, dll).

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam hal Pemberi Kerja dan/atau Peserta tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja dan/atau Pekerja dapat menyampaikan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan. (2) Di dalam pengaduan diuraikan ketidakpuasan Pemberi Kerja dan/atau Peserta terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan termasuk pelayanan terhadap hak normatif Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dilampirkan dengan bukti. (3) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari pengaduan tersebut. (4) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan mengeluarkan teguran kepada BPJS Ketenagakerjaan agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan memberikan jawaban tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Pekerja atas ketidakbenaran pengaduan tersebut.

Pasal 30

(1) Dalam hal Pemberi Kerja dan/atau Pekerja tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan/atau Pekerja dapat menyampaikan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2) Di dalam pengaduan diuraikan ketidakpuasan Pemberi Kerja dan/atau Peserta terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (3) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat menyampaikan pengaduan tersebut kepada direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32