Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional — PERMEN Nomor 2 Tahun 2016

Pasal 2

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, terdiri atas: a. pengembangan SKKNI; b. penerapan SKKNI; c. harmonisasi SKKNI; dan d. pembinaan dan pengendalian SKKNI.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNI yang memenuhi prinsip: a. relevan dengan kebutuhan pengguna, dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau kategori lapangan usaha; b. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah; c. akseptabel oleh para pemangku kepentingan; d. fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan e. mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. (2) Kebijakan pengembangan SKKNI harus: a. mengacu pada model RMCS; dan b. mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Pasal 4

Inisiasi pengembangan SKKNI berasal dari masyarakat, asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan vokasi/keterampilan, lembaga pelatihan kerja, instansi teknis dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

(1) Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan atas dasar usulan, rekomendasi, dan/atau permintaan terhadap kebutuhan pengembangan SKKNI yang telah ada. (2) Inisiasi pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNI di sektor atau kategori lapangan usaha masing- masing. (3) Inisiasi pengembangan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha masing-masing.

Pasal 6

(1) Rancangan SKKNI dirumuskan berdasarkan kebutuhan sektor atau kategori lapangan usaha. (2) Perumusan rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, dilakukan dan/atau difasilitasi oleh instansi teknis. (3) Perumusan rancangan SKKNI yang tidak teridentifikasi otoritas instansi teknisnya, dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 7

(1) Hasil perumusan rancangan SKKNI dilakukan verifikasi oleh instansi teknis dan Kementerian. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rumusan rancangan SKKNI memenuhi prinsip dan kebijakan pengembangan SKKNI.

Pasal 8

(1) Validasi rancangan SKKNI dilakukan melalui prakonvensi yang melibatkan pemangku kepentingan secara selektif, sesuai dengan sektor atau kategori lapangan usaha tertentu. (2) Rancangan SKKNI yang telah divalidasi dibakukan melalui Konvensi Nasional rancangan SKKNI. (3) Konvensi Nasional rancangan SKKNI melibatkan pemangku kepentingan secara luas dan proporsional yang menjamin tercapainya konsensus secara nasional.

Pasal 9

Rancangan SKKNI yang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 1 (satu) tahun disusun dalam jenjang kualifikasi nasional sesuai dengan KKNI dan ditetapkan oleh instansi teknis. (2) Penyusunan dan penetapan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rancangan SKKNI yang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Pasal 11

Koreksi

(1) Penerapan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan, instansi teknis terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (2) Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau mempunyai potensi perselisihan dalam perjanjian perdagangan dan jasa. (2) Pemberlakukan SKKNI secara wajib dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional. (3) Pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi tenaga kerja INDONESIA dan tenaga kerja asing yang bekerja di INDONESIA.

Pasal 13

Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan: a. pendidikan vokasi/keterampilan; b. pelatihan kerja; dan c. sertifikasi kompetensi.

Pasal 14

(1) Penerapan SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, dilakukan dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja. (2) Penerapan SKKNI di bidang sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 15

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai acuan untuk: a. pengembangan kurikulum, silabus dan modul; dan b. evaluasi hasil pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi. (3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan pengembangan program pelatihan kerja, disusun oleh instansi teknis.

Pasal 17

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), SKKNI diterapkan untuk: a. penetapan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi; b. asesmen kompetensi; dan c. surveilans pemegang sertifikat kompetensi. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi. (3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional dan okupasi atau jabatan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai persyaratan penetapan lingkup program sertifikasi kompetensi. (2) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

SKKNI dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen, pengembangan karier maupun remunerasi.

Pasal 22

Koreksi

(1) Untuk memelihara validitas dan reliabilitas terhadap SKKNI yang telah diterapkan, dilakukan kaji ulang SKKNI. (2) Kaji ulang SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun. (3) Hasil kaji ulang SKKNI digunakan untuk keperluan perubahan SKKNI.

Pasal 23

Koreksi

(1) Harmonisasi SKKNI ditujukan untuk keperluan pengakuan kompetensi antar berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Harmonisasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Harmonisasi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian, sertifikasi, dan penandaan atau kodefikasi.

Pasal 24

(1) Harmonisasi SKKNI dengan negara-negara mitra kerjasama, baik bilateral, regional maupun multilateral, dilakukan dalam kerangka kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan. (2) Harmonisasi SKKNI dengan organisasi standardisasi kompetensi dilaksanakan dalam kerangka Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dengan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan.

Pasal 25

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi. (2) Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. (3) Prosedur registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan untuk pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja dan/atau untuk pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja. (2) Pengembangan program pendidikan vokasi/ keterampilan, pelatihan kerja, dan/atau pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Koreksi

(1) Pembinaan dan pengendalian Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan untuk memastikan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional secara terpelihara dan berkesinambungan. (2) Pembinaan dan pengendalian penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan otoritasnya dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 28

Pembinaan penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap: a. industri/perusahaan; b. asosiasi profesi; c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan; d. kelembagaan pelatihan kerja; dan e. kelembagaan sertifikasi profesi.

Pasal 29

(1) Pembinaan terhadap industri/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi penerapan SKKNI dalam melakukan rekrutmen berbasis kompetensi, evaluasi kompetensi dan pemeliharaan kompetensi tenaga kerja. (2) Pembinaan terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi pembinaan pembelajaran sepanjang hayat berbasis kompetensi, perencanaan karir berbasis kompetensi, dan pengembangan asosiasi profesi dalam pemeliharaan kompetensi anggotanya. (3) Pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi, pengembangan instruktur/fasilitator serta proses pembelajaran, pelatihan, dan asesmen berbasis kompetensi serta akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja. (4) Pembinaan terhadap kelembagaan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi penerapan SKKNI dalam pengembangan skema sertifikasi, peningkatan kualitas layanan sertifikasi, dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 30

Pengendalian penerapan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dilakukan terhadap: a. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan; b. kelembagaan pelatihan kerja; c. kelembagaan sertifikasi profesi; dan d. pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib.

Pasal 31

(1) Pengendalian terhadap kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan dan kelembagaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b dilakukan dalam kaitan dengan; a. pengembangan program pendidikan vokasi/ keterampilan, pelatihan berbasis kompetensi; b. proses pembelajaran/pelatihan berbasis kompetensi; dan c. akreditasi lembaga pendidikan vokasi/ keterampilan dan lembaga pelatihan kerja. (2) Pengendalian terhadap kelembagaan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan skema sertifikasi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi. (3) Pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait dalam lingkup otoritasnya.

Pasal 32

Koreksi

Pendanaan Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan di setiap instansi teknis; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL PROSEDUR REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS DAN/ATAU STANDAR KOMPETENSI KERJA INTERNASIONAL A. Kriteria dan Persyaratan 1. Kriteria a. Standar Kompetensi Kerja Khusus: 1) dikembangkan dan digunakan oleh suatu organisasi/instansi untuk kebutuhan internal; 2) dapat menggunakan format SKKNI; 3) belum ditetapkan sebagai SKKNI; 4) minimal dapat diidentifikasi judul/nama kompetensi, kriteria unjuk kerja serta panduan untuk melakukan penilaian; 5) jika dikembangkan oleh perusahaan, minimal telah mendapatkan pengesahan/diketahui oleh setiap bagian/ departemen di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; dan/atau 6) jika dikembangkan oleh organisasi, asosiasi, minimal telah mendapatkan pengesahan/diketahui oleh unsur/unit/cabang/pusat di lingkungan internal organisasi, asosiasi yang bersangkutan. b. Standar Kompetensi Kerja Internasional 1) dikembangkan dan ditetapkan oleh organisasi multi nasional serta digunakan secara internasional; dan/atau 2) minimal dapat diidentifikasi judul/nama kompetensi, kriteria unjuk kerja dan panduan untuk melakukan penilaian. 2. Persyaratan Registrasi a. Surat permohonan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Internasional berasal dari organisasi, perusahaan atau asosiasi. b. Surat permohonan registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional harus asli dan ditandatangani oleh yang memiliki otoritas serta di cap basah, dengan melampirkan: 1) hard copy standar kompetensi; 2) surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus atau bukti/ pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional; dan 3) soft copy yang berisi: a) standar kompetensi kerja; b) surat permohonan registrasi dan surat keputusan penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau c) bukti atau pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional. B. Rincian Prosedur dan Tanggung Jawab 1. Organisasi, perusahaan atau asosiasi mengajukan permohonan registrasi standar kompetensi kerja baru atau revisi kepada Direktur Jenderal. 2. Direktorat yang bertanggung jawab di bidang standardisasi kompetensi menugaskan personil/tim untuk melakukan verifikasi dan penelaahan dokumen standar kompetensi untuk memastikan kesesuaian persyaratan dan kriteria yang di tetapkan. 3. Verifikasi dan penelaahan oleh Tim/personil yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja, meliputi: a. verifikasi terhadap surat permohonan dan surat penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Internasional dari institusi pengusul; b. Penelaahan terhadap dokumen standar kompetensi telah memenuhi kriteria dan persyaratan standar kompetensi; c. Verifikasi dan penelaahan menggunakan format checklist (terlampir). 4. Hasil verifikasi dan penelaahan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada organisasi, perusahaan, atau asosiasi pengusul paling lama 2 (dua) hari kerja setelah di lakukan verifikasi dan penelaahan untuk dilengkapi. 5. Hasil verifikasi dan penelaahan yang memenuhi syarat, diproses penetapannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah di lakukan verifikasi dan penelaahan. 6. Registrasi penetapan sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja. 7. Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang telah diregistrasi melalui surat keputusan Direktur Jenderal harus disampaikan secara formal dan tertulis kepada organisasi, perusahaan atau asosiasi pengusul paling lama 3 (tiga) hari kerja dan ditembuskan kepada instansi teknis terkait. 8. Seluruh dokumen proses registrasi standar kompetensi harus di dokumentasikan, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Pendokumentasian harus dilakukan oleh personil yang kompeten. C. Alur Proses Registrasi D. Format Checklist : 1. Checklist Verifikasi Administrasi (Formulir 1) 2. Checklist Penalaahan Terhadap Dokumen Standar Kompetensi (Formulir 2) Mula Dokumen Standar Kompetensi Kerja Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Usulan dari Organisasi, Perusahaan atau Selesa Dokumentasi dan Pengiriman Registrasi SKKK/SK Instansi Formulir 1 Checklist Administrasi Registrasi Nama/Judul standar kompetensi kerja : …………………………… (Khusus/Internasional*) Lembaga/Perusahaan/Asosiasi pengusul : …………………………… Nama Penanggungjawab/Contact Person : …………………………… Nomor Telepon/HPContact Person : …………………………… Tanggal registrasi surat masuk : …………………………… NO JENIS DOKUMEN KETERANGAN Kondisi Status 1 Surat permohonan registrasi standar Asli dan cap basah 2 Surat penetapan standar kompetensi Asli, tanda tangan otoritas dan cap basah 3 Hard copy standar kompetensi Pengesahan dari unit internal Ada – Tdk Ada Ada – Tdk Ada 4. Bukti/ pengakuan sebagai standar kompetensi kerja internasional Ada – Tdk Ada 5 Soft copy - Standar kompetensi - Surat permohonan - Surat penetapan - Bukti/ pengakuan sebagai Standar Kompetensi Kerja Internasional Ada – Tdk Ada Ada – Tdk Ada Ada – Tdk Ada Ada – Tdk Ada Jakarta, ……………………….. Verifikator (…………………………………) NIP. ………………………… Y Tdk Y Tdk Y Tdk Y Tdk Y Tdk Y Tdk Y Tdk Y Tdk Y Tdk Formulir 2 Checklist Penelaahan Dokumen Standar Kompetensi Nama/Judul standar kompetensi : …………………………… (Khusus/Internasional*) Lembaga/Perusahaan/Asosiasi pengusul : …………………………… Nama Penanggungjawab/Contact Person : …………………………… Nomor Telepon/HP Contact Person : …………………………… Tanggal registrasi surat masuk : …………………………… NO ISI DOKUMEN KETERANGAN Kondisi Status 1 Bukti penetapan standar kompetensi - Persetujuan Pimpinan - Persetujuan internal 2 Identifikasi (minimal) terhadap - Nama/judul kompetensi - Kriteria unjuk kerja - Panduan penilaian - Teridentifikasi dan terukur - Teridentifikasi dan terukur - Teridentifikasi 3 Kesesuaian dengan SKKNI Daftar unit kompetensi : 1. Kode dan nama/judul unit kompetensi ………………… 2. Kode dan nama/judul unit kompetensi ………………… 3. dst. Hasil penelaahan Standar Kompetensi Kerja Khusus/Internasional ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Berdasarkan hasil penelaahan diatas, maka - Dapat diregistrasi(*) - Belum dapat diregistrasi(*) Karena ....................................(alasan) (*) Lingkari salah satu, sesuai hasil kesimpulan verifikasi Jakarta, ……………………….. Verifikator (…………………………………) NIP. ………………………… MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35