PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.12/MEN/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERMEN Nomor 2 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Pasal 42

Koreksi

(1) Subbagian Pengujian SPP dan Penerbitan SPM I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM unit Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat Pegawai), penyiapan bahan bimbingan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM serta monitoring unit Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh www.djpp.kemenkumham.go.id dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud. (2) Subbagian Pengujian SPP dan Penerbitan SPM II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM unit Biro Umum, Biro Hukum, dan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, penyiapan bahan bimbingan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM serta monitoring unit Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud. (3) Subbagian Pengujian SPP dan Penerbitan SPM III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian SPP, penerbitan SPM, pengajuan SPM unit Biro Keuangan, Pusat Hubungan Masyarakat, dan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, penyiapan bahan pembinaan teknis pengujian SPP, dan penerbitan SPM serta monitoring unit Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi, Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), serta daerah yang memperoleh dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dari unit eselon I dimaksud. 14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.12/MEN/VIII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal I

Pasal 9

Pasal I

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 42

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 61

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 460

Pasal 461

Pasal 462

Pasal 463

Pasal 464

Pasal 465

Pasal 466

Pasal 471

Pasal 472

Pasal 473

Pasal 474

Pasal 831

Pasal 832

Pasal 846

Pasal 847

Pasal 959

Pasal 960

Pasal 962

Pasal 963

Pasal 965

Pasal 966

Pasal 967

Pasal 969

Pasal II