PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

PERMEN Nomor 17 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 2. Mediator Khusus adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri sebagai Mediator karena jabatannya selaku kepala dinas di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota. 3. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral. 4. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 5. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 6. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 7. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 8. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 10. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 11. Direktorat Jenderal adalah unit kerja teknis yang membidangi hubungan industrial. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi hubungan industrial. 13. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 14. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI

TUGAS, KEWAJIBAN, KEWENANGAN, DAN KEDUDUKAN MEDIATOR

Pasal 7

Koreksi

Mediator bertugas untuk melakukan: a. pembinaan hubungan industrial; b. pengembangan hubungan industrial; dan c. penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pembinaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui serangkaian usaha yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan/atau jasa yaitu bagi pekerja/buruh dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya serta pemerintah terhadap norma-norma yang berlaku sehingga menumbuhkan keserasian dan iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan pekerja/buruh. (2) Pengembangan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui serangkaian usaha menciptakan, menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknik hubungan industrial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi ketenagakerjaan baik pada lingkup sektoral, regional, nasional maupun internasional. (3) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 9

Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewajiban: a. meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi; b. memanggil para pihak yang berselisih; c. memimpin dan mengatur jalannya sidang Mediasi; d. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; e. membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan; f. membuat risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; g. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh; h. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan i. mencatat hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam buku registrasi Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 10

(1) Mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai kewenangan: a. meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis; b. meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak; c. menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam Mediasi apabila diperlukan; d. meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau lembaga terkait; dan e. menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator berwenang menolak para pihak dan/atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses Mediasi. (3) Mediator sebelum melakukan proses Mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial yang dihadapi para pihak. (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan/atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi.

Pasal 11

Mediator berkedudukan di: a. Kementerian; b. Dinas Provinsi; c. Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Mediator yang berkedudukan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berwenang untuk: a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; dan b. memberikan bantuan teknis, supervisi dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota. (2) Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berwenang untuk: a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Kabupaten/Kota; c. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas permintaan Dinas Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Mediator; dan d. memberikan bantuan teknis, supervisi, dan melakukan monitoring penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan Mediator pada Dinas Kabupaten/Kota. (3) Mediator yang berkedudukan di Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berwenang untuk: a. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di kabupaten/kota yang bersangkutan; b. melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas pelimpahan dari Kementerian atau Dinas Provinsi.

BAB VII

TATA KERJA MEDIASI

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan penelitian tentang duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial; b. menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang Mediasi dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan; c. melaksanakan sidang Mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat; d. mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Mediasi pertama; e. membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Mediator; f. memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran; g. membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan h. membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (2) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan kuasa hukum dalam sidang Mediasi, Mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa. (3) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak pemohon yang mencatatkan perselisihan tidak hadir, maka pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dihapus dari buku registrasi perselisihan. (4) Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak termohon tidak hadir, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.

Pasal 14

(1) Anjuran tertulis Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), memuat: a. keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh; b. keterangan pengusaha; c. keterangan saksi/saksi ahli apabila ada; d. pendapat dan pertimbangan hukum; dan e. isi anjuran. (2) Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis. (3) Dalam hal para pihak tidak memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menolak anjuran dan Mediator mencatat dalam buku registrasi perselisihan. (4) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran dan menyatakan secara tertulis, maka Mediator membantu pembuatan perjanjian bersama secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan Mediator sebagai saksi.

Pasal 15

(1) Penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 harus sudah selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 16

Mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan penanganan mogok ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA TATA KERJA MEDIASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25

Pasal 26