PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 16 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota JDIH yang meliputi: a. organisasi; b. sumber daya manusia; c. koleksi dokumen hukum; d. teknis pengelolaan; e. sarana dan prasarana; dan f. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH; c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; d. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 4

Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibantu oleh Tim Kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1) Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit kerja yang bersangkutan. (2) Anggota JDIH mempunyai kewajiban menyampaikan produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pejabat Eselon I kepada Pusat JDIH. (3) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum; b. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH; c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan d. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat JDIH dan Anggota JDIH wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH dan Anggota JDIH wajib menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran. 2016, No.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11