PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIANWEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURATSURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. PendelegasianWewenang adalah pemberian sebagian kewenangan oleh pejabat pendelegasi wewenang kepada pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat yang diberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya. 2. Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian wewenang dari pejabat pemberi kuasa kepada pejabat penerima kuasa untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat pemberi kuasa dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain. 3. Pejabat Pendelegasi Wewenang dan Pejabat Pemberi Kuasa adalah Menteri dan Pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. 10. Masa Persiapan Pensiun adalah bebas tugas dari jabatan untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan menempuh Batas Usia Pensiun (BUP) dan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan kecuali tunjangan jabatan. 11. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. 12. Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi tetap berstatus sebagai PNS. 13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keahlian atau keterampilan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah/gelar atau sertifikat, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau instansi pemerintah lainnya, biaya negara asing, badan internasional, badan swasta nasional/internasional atau lembaga pendidikan nasional/internasional. 14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan ijazah/gelar atas biaya sendiri. 15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Ketenagakerjaan. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB IX

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 18

Koreksi

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat pimpinan tinggi madya di kementerian, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional tertentu jenjang madya dan utama di unit Sekretariat Jenderal; b. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Badan untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional tertentu jenjang madya dan utama di unit kerja masing-masing; c. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional umum golongan IV, dan pejabat fungsional tertentu selain jenjang madya dan jenjang utama di unit Sekretariat Jenderal; d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional umum golongan IV, dan pejabat fungsional tertentu selain jenjang madya dan jenjang utama di unit kerja masing-masing; dan e. Kepala UPT untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan fungsional di unit kerja masing-masing.

Pasal 19

Menteri memberikan kuasa kepada: a. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat fungsional umum golongan I sampai dengan golongan III di unit Sekretariat Jenderal; dan b. Kepala Bagian yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan atas nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi pejabat fungsional umum golongan I sampai dengan golongan III di unit kerja masing-masing.

BAB XIII

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 28

Koreksi

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang pengangkatan pertama, pengangkatan, alih jabatan, perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, kenaikan jabatan, pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu dan penyesuaian tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional tertentu penyelia dan jenjang muda; dan b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani keputusan tentang pengangkatan pertama, pengangkatan, alih jabatan, perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, kenaikan jabatan, pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu dan penyesuaian tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional tertentu jenjang pelaksana pemula sampai dengan jenjang penyelia dan jenjang pertama.

Pasal 29

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menandatangani keputusan tentang pengangkatan pertama, pengangkatan, alih jabatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, kenaikan jabatan, pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu dan penyesuaian tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional tertentu jenjang pelaksana lanjutan dan jenjang pertama.

Pasal 30

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan jenjang madya golongan IV/b sampai dengan golongan IV/c; dan b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan jenjang pertama golongan III/a sampai dengan jenjang madya golongan IV/a. Paragraf Kedua Mediator Hubungan Industrial

Pasal 31

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Mediator Hubungan Industrial jenjang madya golongan IV/b sampai dengan golongan IV/c; dan b. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Mediator Hubungan Industrial jenjang pertama golongan III/a sampai dengan madya golongan IV/a. Paragraf Ketiga Instruktur

Pasal 32

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Instruktur jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d.

Pasal 33

Menteri memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Instruktur jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c; Paragraf Keempat Pengantar Kerja

Pasal 34

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pengantar Kerja jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e; dan b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pengantar Kerja jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Keempat Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pasal 35

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan b. Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, gol ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Paragraf Kelima Widyaiswara

Pasal 36

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Widyaiswara jenjang pertama golongan III/a sampai dengan jenjang Madya golongan IV/c. Paragraf Keenam Peneliti

Pasal 37

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Peneliti jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d, dan jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c. Paragraf Ketujuh Pranata Komputer

Pasal 38

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pranata Komputer jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d, dan jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c. Paragraf Kedelapan Statistisi

Pasal 39

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Statistisi jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Kesembilan Litkayasa

Pasal 40

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Litkayasa jenjang pelaksana pemula golongan II/a sampai dengan jenjang penyelia golongan III/d. Paragraf Kesepuluh Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 41

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Dokter dan Dokter Gigi jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c.

Pasal 42

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Dokter dan Dokter Gigi jenjang pertama golongan III/b sampai dengan jenjang muda golongan III/d. Paragraf Kesebelas Perawat

Pasal 43

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Perawat jenjang pelaksana pemula golongan II/a, jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan III/d. Paragraf Kedua belas Perawat Gigi

Pasal 44

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Perawat Gigi jenjang pelaksana pemula golongan II/a, jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Ketiga belas Bidan

Pasal 45

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Bidan jenjang pelaksana pemula golongan II/a, jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Keempat belas Perekayasa

Pasal 46

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Perekayasa jenjang pertama golongan III/a sampai dengan jenjang madya golongan IV/a. Paragraf Kelima belas Pranata Humas

Pasal 47

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk atas nama Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pranata Humas jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan II/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Keenam belas Perencana

Pasal 48

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Perencana jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c; dan b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Perencana jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/d. Paragraf Ketujuh belas Analis Kepegawaian

Pasal 49

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Analis Kepegawaian jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Kedelapan belas Pustakawan

Pasal 50

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Pustakawan jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang penyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, dan jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d. Paragraf Kesembilan belas Penerjemah

Pasal 51

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Penerjemah jenjang pertama golongan III/a sampai dengan jenjang madya golongan IV/c. Paragraf Kedua puluh Arsiparis

Pasal 52

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Arsiparis jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan golongan II/d, jenjang pelaksana lanjutan golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang peyelia golongan III/c sampai dengan golongan III/d, jenjang pertama golongan III/a sampai dengan golongan III/b, jenjang muda golongan III/c sampai dengan golongan III/d, dan jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c. Paragraf Keduapuluh satu Auditor

Pasal 53

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk menandatangani keputusan penetapan angka kredit bagi Auditor jenjang pelaksana golongan II/b sampai dengan jenjang madya golongan IV/a. Paragraf Kedua puluh dua Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 54

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Hukum a.n Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan penetapan angka kredit bagi Perancang Peraturan Perundang- undangan jenjang perancang pertama, perancang muda dan perancang madya. Paragraf Kedua puluh tiga Analisis Kebijakan

Pasal 55

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani keputusan penetapan angka kredit bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Paragraf Kedua puluh empat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 56

Menteri memberikan kuasa kepada Kepala Biro Umum a.n Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan penetapan angka kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB kedua

Penetapan Angka Kredit Paragraf Kesatu Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani penetapan angka kredit bagi Dokter dan Dokter Gigi jenjang madya golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c.

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

BAB XV

CUTI

Pasal 59

Koreksi

Menteri mendelegasikan wewenang kepada: a. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani: 1) pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di unit Sekretariat Jenderal; 2) pemberian cuti besar dan cuti alasan penting bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, dan PNS golongan IV/c ke atas yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 3) pemberian cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, PNS golongan IV/c keatas yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 4) usulan pertimbangan cuti dan Pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara bagi PNS golongan IV/c ke atas; dan 5) keputusan cuti dan Pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara bagi PNS golongan IV/c ke atas. b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani: 1) pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit bagi pejabat administrator, pengawas dan PNS golongan II, golongan III sampai dengan golongan IV/b yang menduduki jabatan fungsional di unit Sekretariat Jenderal; 2) pemberian cuti besar dan cuti alasan penting kurang dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat administrator, pengawas dan PNS golongan II, golongan III sampai dengan golongan IV/b yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian; 3) pemberian cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat administrator dan pengawas, PNS golongan II, golongan III sampai dengan golongan IV/b yang menduduki jabatan fungsional di Kementerian; 4) usulan pertimbangan cuti dan Pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara bagi PNS sampai dengan golongan IV/b; dan 5) keputusan cuti dan Pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara bagi PNS sampai dengan golongan IV/b. c. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan untuk menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat administrator, PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang menduduki jabatan fungsional di unit kerja masing-masing; d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi untuk menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi pejabat pengawas dan PNS fungsional umum golongan III di unit kerja masing- masing; e. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian untuk menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi PNS fungsional umum sampai dengan golongan III di unit Sekretariat Jenderal; f. Kepala Bagian yang membidangi fungsi kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan untuk menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi PNS fungsional umum sampai dengan golongan II di unit kerja masing- masing; dan g. Kepala UPT yang di wilayahnya terdapat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, untuk menandatangani pemberian cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti sakit kurang dari 14 (empat belas) hari bagi PNS.

Pasal 60

Menteri memberikan kuasa kepada: a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menandatangani permohonan cuti ke luar negeri bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan PNS golongan IV/b ke atas yang menduduki jabatan fungsional tertentu serta PNS golongan IV/b ke atas yang tidak menduduki jabatan di Kementerian; dan b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani permohonan cuti ke luar negeri bagi pejabat pengawas dan PNS golongan IV/a ke bawah yang menduduki jabatan fungsional tertentu serta PNS golongan IV/a ke bawah yang tidak menduduki jabatan di Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIANWEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURATSURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB XII

Pasal 26

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

BAB Kesatu

Pasal 28