PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 12 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Koreksi

ULP Kementerian mempunyai tugas: a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK; b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website/situsKementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; j. membuat laporan berkala mengenai proses dan hasil kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan; k. memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di ULP Kementerian; m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

Pasal 5

ULP Kementerian berwenang: a. MENETAPKAN dokumen pengadaan; b. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; c. MENETAPKAN pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); e. mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

Organisasi ULP Kementerian terdiri atas: a. kepala; b. sekretariat; dan c. kelompok kerja (pokja).

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal. (2) Kepala ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP Kementerian; b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP Kementerian; c. menyusun program kerja dan anggaran ULP Kementerian; d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULPKementerian dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri; f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP Kementerian; g. menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing; h. mengusulkan..penempatan/pemindahan/pemberhe ntian anggota PokjaULP kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi dan/atau PA/KPA; dan i. mengusulkanstaf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan PengadaanBiro Umum, Sekretariat Jenderal. (2) Sekretariat ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. sekretaris; b. koordinator bidang administrasi dan pengarsipan, teknis dan hukum,keuangan dan sarana dan prasarana; c. staf pendukung bidang administrasi dan pengarsipan, teknis dan hukum, keuangan dan sarana dan prasarana.

Pasal 9

(1) Pokja ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Pokja pengadaan barang; b. Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi; c. Pokja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya; d. Pokja UPT. (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Kepala ULP Kementerian sesuai kebutuhan. (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua; dan b. anggota. (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. (5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP. (6) Dalam hal terjadi perubahan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja ULP melaporkan kepada Kepala ULP dan Kepala LPSE.

Pasal 10

(1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas: a. mengkaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diusulkan oleh PPK terhadap paket-paket yang akan dilelang/seleksi; b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan MENETAPKAN dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan/seleksi sampai dengan menjawab sanggahan; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; f. MENETAPKAN pemenang untuk: 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP Kementerian; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP Kementerian; i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP Kementerian mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP Kementerian apabila diperlukan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Penetapan pemenang oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22