PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

PERMEN Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. 3. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap. 4. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 5. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. 6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. 8. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. 9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di INDONESIA, yang telah membayar iuran. 10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 11. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 12. Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh. 13. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh. 14. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. 15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau pemberi kerja. 16. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal. 17. Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja. 18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 19. Kanal Pelayanan adalah jaringan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi program, pendaftaran Peserta, penerimaan Iuran, pelayanan jaminan baik milik BPJS sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. 20. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta. (3) Pendaftaran secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pendaftaran melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 3

Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

Pasal 4

(1) Pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, apabila mengalami Kecelakaan Kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK. (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Program JKK maka bila terjadi Kecelakaan Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan b. belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 6

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja wajib menyerahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara langsung kepada Peserta atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta. (3) Kepesertaan dalam program JKK, JKM dan/atau JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upah mulai berlaku sejak pendaftaran dan Iuran dibayar lunas.

Pasal 7

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan persyaratan: a. mengisi formulir pendaftaran; dan b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Pemberi Kerja; dan c. belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. (4) Kepesertaan program JKK bagi Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi berlaku sejak pendaftaran dan Iuran dibayar lunas.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TUNGGAKAN IURAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa: a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. santunan berupa uang setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan telah melunasi tunggakan Iuran. (2) Tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilunasi oleh Peserta atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima. (3) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) akan melanjutkan kepesertaannya kembali dalam program JKK, Peserta tidak diwajibkan untuk membayar tunggakan Iuran sebelumnya. (2) Kepesertaan dalam program JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Iuran dibayar lunas.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK berupa: a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. santunan berupa uang setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan telah melunasi tunggakan Iuran. (2) Tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilunasi oleh Pemberi Kerja Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya dari jumlah santunan berupa uang yang seharusnya diterima. (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut- turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK kepada Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Peserta Bukan Penerima Upah yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan biaya pemakaman kepada ahli waris Peserta. (2) Manfaat JKM berupa santunan sekaligus, santunan berkala, dan beasiswa pendidikan anak diberikan kepada ahli waris Peserta apabila tunggakan Iuran telah dilunasi. (3) Tunggakan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi oleh ahli warisnya dari jumlah santunan yang seharusnya diterima. (4) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

MANFAAT JAMINAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Peserta Bukan Penerima Upah, pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK. (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi: 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang; 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan; 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara; 4) Perawatan intensif; 5) Penunjang diagnostik; 6) Pengobatan; 7) Pelayanan khusus; 8) Alat kesehatan dan implan; 9) Jasa dokter/medis; 10) Operasi; 11) Transfusi darah; dan/atau 12) Rehabilitasi medik. b. Santunan berupa uang meliputi: 1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja; 3) Santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap; 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman; 5) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja; 6) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese); 7) Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau 8) Beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja. c. Beasiswa pendidikan anak, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta yang memiliki anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Pasal 18

(1) Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas: a. santunan sekaligus sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan d. beasiswa pendidikan anak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Manfaat program JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang dicatat dalam rekening perseorangan Peserta. (2) Tata cara, persyaratan, dan pembayaran manfaat program JHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

Pasal 20

Koreksi

(1) Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I. (2) Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa: a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; b. Cacat Total Tetap; c. Cacat Sebagian Anatomis; d. Cacat Sebagian Fungsi; atau e. meninggal dunia. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau Dokter Penasehat; d. kuitansi biaya pengangkutan; e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (4) Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima. (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta Bukan Penerima Upah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif. (8) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta. (9) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 21

Pasal 22

(1) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya. (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. janda, duda atau anak; b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 23

(1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM. (2) Manfaaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah meliputi: a. janda, duda atau anak; b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: 1) Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; 2) Saudara kandung; 3) Mertua; 4) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta; dan 5) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial. (3) Ahli waris Peserta Bukan Penerima Upah atau Wadah atau Kelompok Tertentu melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (4) Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak. (2) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peserta memiliki anak usia sekolah; b. umur anak Peserta maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun; c. berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi; dan f. belum menikah. (3) Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pasal 25

(1) Peserta Bukan Penerima Upah atau ahli warisnya dan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi atau ahli warisnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada Peserta atau ahli warisnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

(1) Peserta Bukan Penerima Upah yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Persyaratan untuk memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peserta memiliki anak usia sekolah; b. umur anak Peserta maksimal 23 tahun; c. berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi; dan f. belum menikah. (3) Besarnya beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan sekaligus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.

Pasal 27

(1) Peserta Bukan Penerima Upah atau ahli warisnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan anak kepada BPJS Ketenagakerjaan. (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat beasiswa pendidikan anak kepada ahli waris Peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

(1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penggantian santunan berupa uang kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap II dengan melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 29

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan santunan sementara tidak mampu bekerja. (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penggantian santunan berupa uang kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan Kecelakaan Kerja tahap II dengan melampirkan kuitansi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta bukti pembayaran upah selama Peserta tidak mampu bekerja atau santunan sementara tidak mampu bekerja.

BAB Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Persyaratan Memperoleh Manfaat Beasiswa Pendidikan Anak

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 32

Koreksi

Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak puas terhadap pelayanan kesehatan dalam program JKK yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, website) kepada: a. kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat; dan b. Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 33

(1) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan. (2) Di dalam pengaduan diuraikan ketidakpuasan Peserta terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan termasuk pelayanan terhadap hak normatif Peserta. (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran pengaduan tersebut. (4) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat mengeluarkan teguran kepada BPJS Ketenagakerjaan agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat memberikan jawaban tertulis kepada Peserta atas ketidakbenaran pengaduan tersebut.

Pasal 34

(1) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada DJSN. (2) Di dalam pengaduan diuraikan ketidakpuasan Peserta terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (3) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN dapat menyampaikan pengaduan tersebut kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja sebagai laporan tahap I. (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak Peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa: a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; b. Cacat Total Tetap; c. Cacat Sebagian Anatomis; d. Cacat Sebagian Fungsi; atau e. meninggal dunia. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau Dokter Penasehat; d. kuitansi biaya pengangkutan; e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. (4) Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima. (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorarium, atau narapidana dalam proses asimilasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif. (8) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta. (9) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

Pasal 36