PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERMEN Nomor 9 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Pekerja Migran INDONESIA Perseorangan adalah Pekerja Migran INDONESIA yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran INDONESIA pada pemberi kerja. 6. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 7. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan. 8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 11. Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA. 12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 13. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran INDONESIA memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 14. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. 15. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 16. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran INDONESIA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi. 17. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan. 18. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan. 19. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 20. Atase Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik tertentu yang proses penugasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. 21. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan melalui tahapan: a. sebelum bekerja; b. selama bekerja; dan c. setelah bekerja.

Pasal 7

Koreksi

Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui: a. pemberian informasi; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial; g. pengurusan Visa Kerja; h. OPP; i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan j. pemberangkatan.

Pasal 8

(1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi informasi mengenai: a. pasar kerja; b. tata cara penempatan; dan c. kondisi kerja di luar negeri. (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan. (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA. (4) Dalam hal LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota. (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa. (6) Selain oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Pasal 9

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA pada LTSA Pekerja Migran INDONESIA dengan melengkapi dokumen persyaratan. (2) Dalam hal LTSA Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pendaftaran dilakukan pada Dinas Kabupaten/Kota. (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga; b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat; dan f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

Pasal 10

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja. (3) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran INDONESIA dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau Dinas Kabupaten/Kota. (4) Pekerja Migran INDONESIA yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) P3MI dapat membantu dan memfasilitasi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. (2) Pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di sarana kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota. (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA; b. P3MI; dan c. Dinas Kabupaten/Kota. (3) Standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Calon Pekerja Migran INDONESIA wajib diikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan. (2) Pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja; dan b. dibayarkan setelah Calon Pekerja Migran INDONESIA mengikuti OPP untuk program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 15

(1) P3MI memfasilitasi proses pengurusan Visa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan dokumen persyaratan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Pasal 16

(1) P3MI wajib mendaftarkan Calon Pekerja Migran INDONESIA dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Perjanjian Kerja, paspor, dan Visa Kerja Calon Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 17

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap: a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi: 1) peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian; 2) peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan. b. materi Perjanjian Kerja; dan c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

(1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran INDONESIA dan/atau difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota. (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

(1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran INDONESIA berangkat ke luar negeri. (2) Calon Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran INDONESIA atau Dinas Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran INDONESIA akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran INDONESIA yang bersangkutan ke INDONESIA.

Pasal 20

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan sesuai dengan kesepakatan. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (3) Ketentuan mengenai standar Perjanjian Kerja, penandatanganan, dan verifikasi diatur dengan Peraturan BP2MI.

Pasal 21

Bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI pada saat OPP.

Pasal 22

P3MI wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah memiliki: a. Perjanjian Kerja; b. paspor; dan c. Visa Kerja.

Pasal 23

P3MI menginformasikan keberangkatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.

BAB 2

Sebelum Bekerja

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

P3MI wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang telah memiliki: a. Perjanjian Kerja; b. paspor; dan c. Visa Kerja.

Pasal 23

P3MI menginformasikan keberangkatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.

Pasal 24

(1) Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimulai sejak Pekerja Migran INDONESIA tiba di negara tujuan penempatan. (2) Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI. (3) Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan keberadaan Pekerja Migran INDONESIA selama berada di negara tujuan penempatan.

Pasal 25

Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran INDONESIA saat tiba di negara tujuan penempatan.

Pasal 26

(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran INDONESIA kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan. (2) Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 28

Koreksi

Penempatan Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; atau c. perusahaan swasta bukan P3MI.

Pasal 29

Koreksi

Penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dalam hal perusahaan: a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri; b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya; c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 30

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan: a. bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan; b. bukti berbadan hukum berdasarkan hukum INDONESIA; c. Perjanjian Kerja antara Pekerja Migran INDONESIA dengan perusahaan bersangkutan; d. surat tugas penempatan di luar negeri berisi tunjangan Pekerja Migran INDONESIA selama bekerja di luar negeri; dan e. bukti kepesertaan Pekerja Migran INDONESIA dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 31

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. (2) Bentuk dan standar izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Sebelum Calon Pekerja Migran INDONESIA diberangkatkan, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus melakukan pendataan melalui sistem daring yang terintegrasi di Sisnaker.

Pasal 33

Pekerja Migran INDONESIA dan/atau perusahaan yang bersangkutan harus melaporkan kedatangan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara tujuan penempatan.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 4

Pasal 27

BAB III

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IV

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB V

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 37