Koreksi Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk: a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan/pejabat/pegawai Auditi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengawasan Intern; c. menyampaikan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH setelah mendapatkan arahan Menteri serta berkoordinasi dengan pimpinan Auditi yang bersangkutan; dan d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.