Koreksi Pasal 62
PERMEN Nomor 8 Tahun 2023 | Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DIBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SERTA PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Teks Saat Ini
Surat perintah penunjukan Plh ditandatangani oleh:
a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk JPT madya;
b. pejabat pimpinan tinggi madya untuk JPT pratama di unit kerja masing-masing;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk Jabatan administrator dan Jabatan pengawas di unit kerja masing- masing; dan
d. Kepala UPT untuk Jabatan administrator atau Jabatan pengawas di UPT masing-masing.
Koreksi Anda