Koreksi Pasal 61
PERMEN Nomor 8 Tahun 2023 | Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DIBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SERTA PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Teks Saat Ini
Surat perintah penunjukan PNS sebagai Plt ditandatangani oleh:
a. Menteri untuk JPT madya;
b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk JPT pratama, berdasarkan usulan dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan atas nama pejabat pimpinan tinggi madya masing- masing;
c. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur atas nama Sekretaris Jenderal untuk Jabatan administrator berdasarkan usulan dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal; dan
d. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk Jabatan pengawas berdasarkan usulan dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal.
Koreksi Anda