PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

PERMEN Nomor 8 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA. 2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja INDONESIA yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. 5. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan. 6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 7. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan. 8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 9. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah. 10. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 11. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing dan sistem pelaporan PNBP. 12. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan Kode Billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara. 13. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem Billing SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib bayar/wajib setor. 14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pemberi Kerja TKA untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan. 18. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 13

Koreksi

(1) Penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur sejak permohonan Pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar. (2) Dalam hal dokumen permohonan Pengesahan RPTKA belum lengkap, Direktur Jenderal atau Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA. (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA Online. (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA Online.

Pasal 14

(1) Penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dilakukan melalui tatap muka secara daring. (2) Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan Hasil Penilaian Kelayakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan. (3) Hasil Penilaian Kelayakan ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang. (4) Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan; c. lokasi kerja TKA; d. jangka waktu penggunaan TKA; e. jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA; f. jumlah tenaga kerja INDONESIA yang dipekerjakan; g. besaran gaji TKA; dan h. rencana penyerapan tenaga kerja INDONESIA setiap tahun. (5) Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Polis asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA dipersyaratkan bagi Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara dengan paling sedikit menjamin pelindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja. (2) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA dipersyaratkan bagi Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan, non-DKPTKA, dan KEK.

Pasal 17

Dalam hal data calon TKA telah siap pada saat permohonan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA dapat menyampaikan sekaligus dengan mengisi aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA melalui TKA Online.

Pasal 18

(1) Berdasarkan data calon TKA yang telah disampaikan secara daring melalui TKA Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktur melakukan verifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA. (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan data calon TKA dan disampaikan melalui TKA Online. (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data calon TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA Online. (5) Dalam hal kualifikasi TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA maka Direktur berhak menolak permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 19

(1) Dalam hal data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA kepada Pemberi Kerja TKA. (2) Berdasarkan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA. (3) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA yang telah dinyatakan lengkap dan benar. (4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. lokasi kerja TKA; dan d. jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA. (5) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. (3) Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keimigrasian. (4) Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. (5) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. (6) Pengesahan RPTKA KEK diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA di wilayah KEK dan dapat diberikan untuk wilayah lokasi kerja lintas KEK.

Pasal 21

(1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA. (2) Direktur menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan melalui TKA Online sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keimigrasian. (3) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA Online kepada: a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang. (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA Online; b. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA; c. penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA; d. pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA; e. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan f. penerbitan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

(1) Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA: a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di INDONESIA; dan b. perusahaan swasta asing yang berusaha di INDONESIA. (2) Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk perjanjian kerja paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan jenis usaha Pemberi Kerja TKA; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat TKA; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pemberi Kerja TKA dan TKA; g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk kegiatan: a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; b. audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di INDONESIA untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha; d. usaha jasa impresariat; atau e. pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara daring melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data yang memuat: 1. identitas Pemberi Kerja TKA; 2. alasan penggunaan TKA; 3. jabatan yang akan diduduki TKA; 4. jumlah TKA; 5. jangka waktu penggunaan TKA; dan 6. lokasi kerja TKA. b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA; 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA; 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA; 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 6. domisili Pemberi Kerja TKA; dan 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain.

BAB 2

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

(1) Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan atau pekerjaan yang ada di wilayah KEK disampaikan secara daring melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data yang memuat: 1. identitas Pemberi Kerja TKA; 2. alasan penggunaan TKA; 3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; 4. jumlah TKA; 5. jangka waktu penggunaan TKA; 6. lokasi kerja TKA; 7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; 8. rencana penyerapan tenaga kerja INDONESIA setiap tahun; dan 9. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk: a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA; b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA. b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA; 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA; 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA; 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 6. domisili Pemberi Kerja TKA; 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan 8. bagan struktur organisasi perusahaan. (2) Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 dikecualikan bagi jabatan: a. direksi dan komisaris; b. kepala kantor perwakilan; dan c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

BAB 3

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Lebih dari 6 (Enam) Bulan atau Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

(1) Permohonan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA bagi Pemberi Kerja TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan yang mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu disampaikan secara daring melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data yang memuat: 1. identitas Pemberi Kerja TKA; 2. alasan penggunaan TKA; 3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; 4. jumlah TKA; 5. jangka waktu penggunaan TKA; 6. lokasi kerja TKA; 7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan 8. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk: a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA; b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA. b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA; 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA; 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA; 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; 6. domisili Pemberi Kerja TKA; 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; 8. bagan struktur organisasi perusahaan; dan 9. surat persetujuan dari kementerian/lembaga terkait untuk pembebasan DKPTKA. (2) Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dikecualikan bagi jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

Pasal 12

(1) Permohonan pengesahan RPTKA non-DKPTKA bagi Pemberi Kerja TKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional disampaikan secara daring melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat: 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat e-mail, dan nomor telepon; 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA; 3. lokasi kerja TKA; dan 4. penetapan kode dan lokasi domisili TKA. b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA; 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA; 3. perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan/atau 4. surat persetujuan dari instansi yang berwenang. (2) Permohonan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA.

BAB 4

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Non-Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

BAB Ketiga

Penerbitan Pengesahan RPTKA

Pasal 15

Koreksi

(1) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat: 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat e-mail, dan nomor telepon; 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA; 3. lokasi kerja TKA; 4. nomor polis asuransi atau nomor kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 5. penetapan kode dan lokasi domisili TKA. b. mengunggah: 1. dokumen TKA, berupa: a) ijazah pendidikan; b) sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja; c) perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan pemberi kerja TKA; d) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan e) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah. 2. dokumen Pemberi Kerja TKA, berupa: a) surat permohonan pengesahan RPTKA; b) surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA; c) surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan visa dalam rangka bekerja; d) rekening koran atau tabungan Pemberi Kerja TKA; e) surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah); f) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan g) surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA. (2) Ketentuan surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. (3) Ketentuan surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA dikecualikan untuk: a. jabatan direksi dan komisaris; b. jabatan kepala kantor perwakilan; c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. pekerjaan bersifat sementara. (4) Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA disusun sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA disusun sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA Online sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir. (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA. b. penilaian kelayakan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA; c. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan d. penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 23

(1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara daring melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data yang memuat: 1. identitas Pemberi Kerja TKA; 2. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA; 3. nomor Hasil Penilaian Kelayakan yang akan diperpanjang; 4. jabatan yang akan diduduki TKA; 5. jumlah TKA; 6. jangka waktu penggunaan TKA; 7. lokasi kerja TKA; 8. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan 9. realisasi penyerapan tenaga kerja INDONESIA. b. mengunggah dokumen berupa: 1. surat permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA; 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA; 3. domisili Pemberi Kerja TKA; 4. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan 5. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja INDONESIA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. (2) Dalam mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA sekaligus dapat menyampaikan data TKA secara daring melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data TKA yang memuat: 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat e-mail, dan nomor telepon; 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA; 3. lokasi kerja TKA; 4. nomor Pengesahan RPTKA yang akan diperpanjang; 5. nomor kepesertaan program jaminan sosial nasional; dan 6. nomor pokok wajib pajak TKA. b. mengunggah: 1. dokumen TKA, berupa: a) perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan Pemberi Kerja TKA; b) izin tinggal yang masih berlaku; c) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan d) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah. 2. dokumen Pemberi Kerja TKA yaitu laporan pelaksanaan pendampingan TKA.

Pasal 24

(1) Berdasarkan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi data TKA paling lama 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA. (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan dokumen dan data TKA serta disampaikan melalui TKA Online. (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan dokumen dan data TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA melalui TKA Online.

Pasal 25

(1) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA. (2) Penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka secara daring. (3) Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan. (4) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang. (5) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan; c. lokasi kerja TKA; d. jangka waktu penggunaan TKA; e. jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA; f. jumlah tenaga kerja INDONESIA yang dipekerjakan; g. besaran gaji TKA; dan h. realisasi penyerapan tenaga kerja INDONESIA. (6) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sesuai dengan lokasi kerja TKA. (2) Berdasarkan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan. (3) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan. (4) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan hasil verifikasi data TKA yang telah dinyatakan lengkap dan benar. (5) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. lokasi kerja TKA; dan d. jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA perpanjangan. (6) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA. (7) Direktur menyampaikan data TKA yang akan diperpanjang melalui TKA Online sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. (8) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERUBAHAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA. (2) Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. alamat Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. lokasi kerja TKA; dan/atau d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan. (3) Perubahan lokasi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila tidak mengubah pembayaran DKPTKA yang telah dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA yaitu pembayaran DKPTKA sebagai PNBP atau pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sesuai lokasi kerja TKA.

Pasal 28

Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur melalui TKA Online dengan cara: a. mengisi aplikasi data yang memuat: 1. identitas Pemberi Kerja TKA; 2. identitas TKA; 3. alasan perubahan Pengesahan RPTKA; dan 4. nomor pengesahan RPTKA yang akan diubah. b. mengunggah: 1. surat permohonan perubahan Pengesahan RPTKA; 2. dokumen pendukung: a) NIB dan/atau izin usaha atau akta dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang untuk perubahan alamat Pemberi Kerja TKA; b) paspor untuk perubahan identitas TKA; c) domisili atau kontrak pekerjaan Pemberi Kerja TKA untuk perubahan lokasi kerja TKA; dan/atau d) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk perubahan nama Tenaga Kerja pendamping TKA.

Pasal 29

(1) Permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pemeriksaan data dan kelengkapan dokumen. (2) Dalam hal data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA. (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA dan disampaikan melalui TKA Online. (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data dan dokumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan perubahan Pengesahan RPTKA melalui TKA Online. (5) Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA dinyatakan telah lengkap dan benar. (6) Pengesahan RPTKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGECUALIAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 30

Koreksi

Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 31

(1) Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas penanaman modal. (2) Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan rekomendasi pemberian visa dan izin tinggal dari lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Pasal 32

Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mendapatkan visa dan izin tinggal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 33

(1) Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi untuk jangka waktu tertentu yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur melalui TKA Online dengan cara mengisi: a. identitas pemberi kerja TKA; b. identitas TKA; c. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA; d. lokasi kerja TKA; dan e. penetapan kode dan lokasi domisili TKA. (2) Jangka waktu jabatan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi kepada Pemberi Kerja TKA. (4) Direktur menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan melalui TKA Online sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keimigrasian. (5) Surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

(1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib memiliki Pengesahan RPTKA. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Pemberi Kerja TKA tetap akan mempekerjakan TKA tersebut, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan pengesahan RPTKA. (3) Permohonan Pengesahan RPTKA bagi TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi yang sudah bekerja, dan akan bekerja melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu jabatan TKA yang tercantum pada surat keterangan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

BAB VI

PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 35

Koreksi

(1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah. (2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi: a. instansi pemerintah; b. perwakilan negara asing; c. badan internasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan. (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh. (4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PNBP dikenakan untuk: a. Pengesahan RPTKA baru; b. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi; dan c. Pengesahan RPTKA KEK. (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah provinsi dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. (6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 36

(1) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka. (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai: a. PNBP dibayarkan langsung ke kas negara melalui Bank Persepsi; atau b. pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur melalui TKA Online. (4) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. Kode Billing pembayaran DKPTKA; d. besaran DKPTKA yang dibayarkan; dan e. batas waktu pembayaran DKPTKA. (5) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. nama bank; d. nomor rekening; e. atas nama rekening; dan f. besaran DKPTKA yang dibayarkan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring pembayaran DKPTKA sebagai PNBP ditemukan adanya kesalahan, Direktur melakukan koreksi atas PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (8) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun sesuai dengan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 39

Koreksi

(1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keahlian yang harus dikuasai, tingkat pendidikan yang harus dicapai, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja INDONESIA untuk dapat menduduki jabatan yang diduduki oleh TKA. (3) Kualifikasi jabatan meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian kerja, pengetahuan kerja, pendidikan formal (umum dan khusus), pelatihan (jenis dan lamanya), pengalaman kerja, penguasaan bahasa, persyaratan fisik, bakat, kepribadian dan minat, kompetensi, dan persyaratan lain.

Pasal 40

(1) Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program strata pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum pada jabatan yang diduduki oleh TKA. (2) Peningkatan keahlian dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi minimum jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri. (2) Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B dan tanda kelulusannya diakui oleh pemerintah. (3) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga pelatihan paling rendah terakreditasi B dan memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi. (4) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja mendapat sertifikat kelulusan pendidikan dan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Alih teknologi dan alih keahlian dilakukan melalui pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan. (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dan/atau lisensi untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya. (3) Program alih teknologi dan alih keahlian disusun berdasarkan standar kompetensi kerja pada jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 43

(1) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa INDONESIA. (2) Pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa INDONESIA paling rendah terakreditasi B. (3) Pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. jabatan direksi dan komisaris; b. jabatan kepala kantor perwakilan; c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA; c. penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA; d. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan/atau e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.

Pasal 46

Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

(1) Pengawas Ketenagakerjaan memberikan Nota Pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA. (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA. (3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diberikan Nota Pemeriksaan kedua. (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif. (5) Selain menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga terkait.

Pasal 48

(1) Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. pelanggaran norma penggunaan TKA; dan c. sanksi administratif. (2) Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Koreksi

(1) Pelanggaran norma penggunaan TKA yang dikenakan sanksi administratif pada Pemberi Kerja TKA meliputi: a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; b. tidak memiliki Pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain; c. tidak memiliki Pengesahan RPTKA bagi Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA; e. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan; f. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA; g. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; h. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir; i. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA; j. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama; k. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia; dan/atau l. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan. (2) Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa: a. denda; b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau c. pencabutan Pengesahan RPTKA. (3) Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (4) Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA atau pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 50

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (3) Besaran sanksi denda yang melebihi 6 (enam) bulan dikenakan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) huruf f. (4) Penghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak memiliki Pengesahan RPTKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah INDONESIA sampai dengan 6 (enam) bulan dan TKA dinyatakan bekerja berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. (5) Bentuk sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

(1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dibayarkan ke kas negara melalui Bank Persepsi berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam surat penetapan sanksi denda. (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda. (3) Pemberi Kerja TKA yang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 52

(1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenai denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (2) Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

(1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyampaikan surat tagihan pertama pembayaran sanksi denda kepada Pemberi Kerja TKA. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua kepada Pemberi Kerja TKA. (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga kepada Pemberi Kerja TKA. (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan upaya penagihan, pelimpahan dan/atau optimalisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

Pasal 54

(1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan: a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa INDONESIA kepada TKA; b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan; c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA; d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; e. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir; dan/atau f. tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3). (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal MENETAPKAN sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA. (5) Bentuk sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA disusun sesuai dengan Format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan surat pernyataan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Kerja TKA atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur Jenderal MENETAPKAN pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA. (2) Bentuk pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA disusun sesuai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

(1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan: a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA; b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama; c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia; d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan; dan/atau e. tidak melaksanakan kewajiban yang termuat dalam sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4). (2) Bentuk sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Direktur Jenderal menyampaikan data pencabutan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

Pasal 38

BAB VIII

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB IX

Pasal 44