Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang PEDOMAN NOME…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 3. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 5. Ukuran Kinerja Jabatan adalah kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian, dan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output/hasil kerja dalam suatu jabatan. 6. Kedudukan Jabatan Pelaksana adalah posisi jabatan pelaksana dalam susunan jabatan dalam suatu unit kerja yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi pejabat di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan sejumlah fungsi manajemen PNS terhadap Jabatan Pelaksana di Kementerian yang meliputi: a. penyusunan kebutuhan dan pengadaan; b. penempatan; dan c. rencana pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya.

Pasal 3

Koreksi

(1) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nomenklatur Jabatan Pelaksana. (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Tugas Jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja di Kementerian untuk: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. penentuan pangkat dan penempatan dalam jabatan; c. pengembangan karier; d. pengembangan kompetensi; e. penilaian kinerja; f. penggajian dan tunjangan; dan g. pemberhentian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Kementerian ditetapkan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) jabatan. (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Kedudukan Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. (2) Usulan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan/penyempurnaan nomenklatur jabatan; dan/atau b. nomenklatur jabatan pelaksana baru. (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat unit kerja kepada Sekretaris Jenderal. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nomenklatur jabatan; b. Klasifikasi Jabatan; c. rincian Tugas Jabatan; d. uraian Tugas Jabatan; e. syarat jabatan; f. hasil kerja/output jabatan; g. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; h. kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural; i. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan; dan j. analisis beban kerja. (5) Usulan perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku Jabatan Pelaksana di Kementerian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Pelaksana di Kementerian Ketenagakerjaan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Penataan PNS dalam Jabatan Pelaksana di Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Pelaksana di Kementerian Ketenagakerjaan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Pelaksana di Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2019 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019 tentang PEDOMAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10