PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 8 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Pasal 11

(1) Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan melalui program perencanaan penyusunan peraturan menteri. (2) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pemrakarsa. (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan peraturan menteri, disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Pemrakarsa dalam pengusulan program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam peraturan menteri yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan. (5) Usulan perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan pemetaan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri.

Pasal 13

(1) Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan sebagai program perencanaan penyusunan peraturan menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. daftar judul; b. pokok materi muatan; c. kerangka sistematika; dan d. jangka waktu penyelesaian.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan d. kebutuhan hukum masyarakat. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

(1) Pengajuan usul di luar Program perencanaan penyusunan peraturan menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat koordinasi dengan melibatkan pimpinan unit eselon I terkait. (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. (4) Pemrakarsa dapat melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dalam hal Menteri menyetujui usulan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. unit teknis di lingkungan Pemrakarsa; b. unit eselon I terkait; c. Biro Hukum; dan d. perancang peraturan perundang-undangan. (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang mengusai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri. (5) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pimpinan Unit eselon I.

Pasal 17

Pemrakarsa melapor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan keputusan dan arahan dalam hal terdapat permasalahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Pemrakarsa menyampaikan rumusan akhir Rancangan Peraturan Menteri disertai dengan keterangan penyusunan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan penyusunan harus dilakukan pengharmonisasian. (2) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum. (3) Pengharmonisasian dilakukan melalui rapat pengharmonisasian dengan mengikutsertakan wakil dari: a. unit teknis di lingkungan Pemrakarsa; b. unit eselon I terkait; dan c. Biro Hukum. (4) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang mengusai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Pengaharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan; dan b. penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepala Biro Hukum dapat mengembalikan Rancangan Peraturan Menteri kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan atau melaporkan permasalahan dalam pengharmonisasian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

Pasal 22

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian dituangkan ke dalam 3 (tiga) naskah asli. (2) Salah satu dari 3 (tiga) naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi paraf oleh: a. pejabat struktural setingkat eselon II yang membidangi substansi dan sekretaris pada unit Pemrakarsa; b. Kepala Biro Hukum; c. Pemrakarsa; dan d. Sekretaris Jenderal. (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 23

(1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ditandatangani oleh Menteri untuk menjadi Peraturan Menteri. (2) Rancangan Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor tanggal penetapan dan cap Menteri oleh Biro Umum.

Pasal 24

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) softcopy naskah asli.

Pasal 25

(1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dibuatkan salinan sesuai dengan naskah aslinya oleh Kepala Biro Hukum. (2) Naskah asli yang dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didokumentasikan oleh Biro Umum. (3) Naskah asli dan salinan naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didokumentasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 26

(1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dilakukan penyebarluasan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk salinan. (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan unit eselon I terkait.

Pasal 27

Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi, lokakarya, dan/atau forum tatap muka.

BAB Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

(1) Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan melalui program perencanaan penyusunan peraturan menteri. (2) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pemrakarsa. (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan peraturan menteri, disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Pemrakarsa dalam pengusulan program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam peraturan menteri yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan. (5) Usulan perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan pemetaan. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri.

Pasal 13

(1) Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan sebagai program perencanaan penyusunan peraturan menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. daftar judul; b. pokok materi muatan; c. kerangka sistematika; dan d. jangka waktu penyelesaian.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan d. kebutuhan hukum masyarakat. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

(1) Pengajuan usul di luar Program perencanaan penyusunan peraturan menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat koordinasi dengan melibatkan pimpinan unit eselon I terkait. (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. (4) Pemrakarsa dapat melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dalam hal Menteri menyetujui usulan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).