Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 751) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi; b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan c. pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara. 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; dan b. Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum. 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi. (2) Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara. 5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. (3) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja. (4) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Koreksi

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan bahan, pengelolaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja, pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan. 7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Koreksi

Balai Latihan Kerja Kelas II berlokasi di Lembang, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkajene dan Kepulauan, dan Belitung. 8. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KERJA

Pasal I

Pasal 8

Pasal I

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 41

Pasal II