PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BNSP DAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA BNSP

Pasal 2

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA BNSP

Pasal 4

Koreksi

Tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota BNSP dilakukan melalui: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman seleksi; c. pendaftaran; d. seleksi; dan e. penetapan nama calon anggota BNSP.

Pasal 5

Koreksi

Untuk melakukan seleksi calon anggota BNSP, Menteri membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

Pasal 6

(1) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur: a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. kementerian terkait; dan c. profesional dan/atau akademisi. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. (4) Panitia seleksi calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon anggota BNSP.

Pasal 7

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota BNSP; b. menyiapkan instrumen dan skema seleksi; c. membuka pendaftaran penerimaan calon anggota BNSP; d. menerima pendaftaran dan melakukan tahapan seleksi terhadap calon anggota BNSP; e. mengumumkan nama calon anggota BNSP yang lulus tahapan seleksi; dan f. menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Menteri.

Pasal 8

Dalam hal anggota panitia seleksi tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri dapat menunjuk anggota panitia seleksi pengganti yang berasal dari unsur yang sama.

Pasal 9

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat panitia seleksi. (2) Sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan panitia seleksi.

Pasal 10

Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diumumkan dan disampaikan kepada seluruh kementerian, asosiasi profesi, dan asosiasi industri secara tertulis; b. diumumkan melalui website Kementerian Ketenagakerjaan; c. diumumkan paling sedikit di 2 (dua) media cetak nasional. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu dan tempat pendaftaran; b. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan c. korespondensi.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada panitia seleksi dengan cara daring atau luring. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman seleksi diumumkan.

Pasal 13

(1) Peserta seleksi calon anggota BNSP pada pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi unsur pemerintah dan unsur masyarakat berjumlah paling sedikit: a. 6 (enam) unsur pemerintah; dan b. 15 (lima belas) unsur masyarakat. (2) Dalam hal jumlah peserta seleksi yang mendaftar sebagai calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, panitia seleksi melakukan pengumuman ulang.

Pasal 14

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. penulisan dan pemaparan makalah; c. tes psikologi; dan d. wawancara.

Pasal 20

(1) Penetapan nama calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berdasarkan hasil seleksi calon anggota BNSP. (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi paling banyak 14 (empat belas) nama calon anggota BNSP kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara. (3) 14 (empat belas) nama calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 4 (empat) orang dari unsur pemerintah; dan b. 10 (sepuluh) orang dari unsur masyarakat.

Pasal 21

Menteri menyampaikan 7 (tujuh) nama calon anggota BNSP dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada PRESIDEN paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan hasil seleksi disampaikan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23