Koreksi Pasal 12

(1) LPK pemerintah dan LPK perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Format laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.