PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 2. Pemagangan di Dalam Negeri adalah Pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di Dalam Negeri. 4. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 6. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 7. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta Pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis. 8. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh Penyelenggara Pemagangan untuk membimbing peserta Pemagangan di Perusahaan. 9. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan. 10. Dinas Daerah Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 3

Koreksi

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki: a. Unit Pelatihan; b. program Pemagangan; c. sarana dan prasarana; dan d. Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 4

Koreksi

(1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK. (2) Unit Pelatihan sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki: a. susunan kepengurusan; b. Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 5

(1) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun mengacu pada: a. standar kompetensi kerja nasional INDONESIA; b. standar kompetensi kerja khusus; dan/atau c. standar kompetensi kerja internasional. (2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama program Pemagangan; b. tujuan program Pemagangan; c. kompetensi yang akan dicapai; d. jangka waktu Pemagangan; e. persyaratan peserta Pemagangan; f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan g. kurikulum dan silabus. (3) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teori dan praktik simulasi; dan b. praktik kerja di unit produksi Perusahaan. (4) Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus. (5) Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun. (6) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. ruang teori dan praktik simulasi; b. ruang praktik kerja; c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan d. buku kegiatan bagi peserta Pemagangan. (2) Bentuk buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi persyaratan: a. merupakan pekerja di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan; d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja; e. ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan f. memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 8

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta Pemagangan yang telah mengikuti Pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama.

Pasal 9

(1) Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi: a. pencari kerja; atau b. pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. (2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. sehat jasmani dan rohani; dan c. lulus seleksi. (3) Peserta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

BAB Kesatu

Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 3

Koreksi

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki: a. Unit Pelatihan; b. program Pemagangan; c. sarana dan prasarana; dan d. Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 4

Koreksi

(1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK. (2) Unit Pelatihan sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki: a. susunan kepengurusan; b. Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 5

(1) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun mengacu pada: a. standar kompetensi kerja nasional INDONESIA; b. standar kompetensi kerja khusus; dan/atau c. standar kompetensi kerja internasional. (2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama program Pemagangan; b. tujuan program Pemagangan; c. kompetensi yang akan dicapai; d. jangka waktu Pemagangan; e. persyaratan peserta Pemagangan; f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan g. kurikulum dan silabus. (3) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teori dan praktik simulasi; dan b. praktik kerja di unit produksi Perusahaan. (4) Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus. (5) Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun. (6) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. ruang teori dan praktik simulasi; b. ruang praktik kerja; c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan d. buku kegiatan bagi peserta Pemagangan. (2) Bentuk buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus memenuhi persyaratan: a. merupakan pekerja di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan; d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja; e. ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan f. memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 8

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta Pemagangan yang telah mengikuti Pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan Unit Pelatihan atau perjanjian kerja sama; b. program Pemagangan; c. daftar sarana dan prasarana; d. daftar nama Pembimbing Pemagangan; e. rencana penyelenggara+6an Pemagangan; dan f. rancangan Perjanjian Pemagangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada: a. Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 (satu) provinsi; b. kepala Dinas Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Pemagangan di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; atau c. kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemagangan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. (3) Perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat persetujuan penyelenggaraan Pemagangan oleh Direktur Jenderal, kepala Dinas Daerah Provinsi, atau kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (4) Perusahaan yang telah memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan seleksi calon peserta Pemagangan. (5) Bentuk permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan. (2) Dalam hal waktu kerja di Perusahaan menggunakan sistem shift, untuk shift malam hanya diperbolehkan dengan persyaratan: a. usia peserta Pemagangan paling rendah 18 (delapan belas) tahun; b. menyediakan transportasi antar jemput; c. memberikan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang ditentukan; dan d. sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan. (3) Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 19

(1) Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan, dibentuk jejaring Pemagangan. (2) Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan unsur-unsur dari Perusahaan, pemerintah, asosiasi, LPK, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemagangan.

Pasal 20

(1) Penyelanggara Pemagangan harus memberikan sertifikat Pemagangan setelah peserta Pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan. (2) Dalam hal peserta Pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi Perusahaan, Penyelanggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Pemagangan kepada peserta Pemagangan. (3) Bentuk sertifikat Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk surat keterangan telah mengikuti Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses Pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 22

Setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta Pemagangan.

Pasal 23

Peserta Pemagangan yang telah memperoleh sertifikat Pemagangan dapat: a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemagangan; b. bekerja pada Perusahaan yang sejenis; atau c. melakukan usaha mandiri atau wirausaha.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemagangan bagi peserta Pemagangan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta Pemagangan penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31