PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

PERMEN Nomor 30 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYELENGGARAAN LSA-PTKLN

Pasal 6

Koreksi

Penyelenggaraan LSA-PTKLN, antara lain: a. Informasi Pasar Kerja; b. pengurusan dokumen kependudukan; c. penerbitan Surat Pengantar Rekrut; d. penyuluhan dan bimbingan jabatan; e. surat pemeriksaan psikologi; f. penerbitan surat keterangan sehat; g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); h. verifikasi sertifikat pelatihan kerja; i. verifikasi sertifikat kompetensi kerja; j. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja; k. asuransi TKI pra, masa, dan purna; l. rekom paspor; m. pembuatan paspor; n. Pembekalan Akhir Pemberangkatan; dan o. pemberian e-KTKLN.

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai penyelenggara LSA-PTKLN harus memenuhi persyaratan: a. MENETAPKAN tim penyelenggaraan pelayanan LSA- PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota; dan b. MENETAPKAN tempat penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota. (2) Tim penyelenggara pelayanan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi. (3) Tempat penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan alur proses tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan standar operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Penanggung jawab pelaksanaan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan LSA-PTKLN; b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya; c. MENETAPKAN pelaksana teknis; dan d. mempertanggungjawabkan kinerja LSA-PTKLN kepada Menteri melalui Gubernur atau Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12