PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 25 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 490) diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam hal sistem pembayaran online penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Simponi) telah diberlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan maka PNBP langsung disetorkan pada kas negara.

Pasal 3B

Pelimpahan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih menggunakan rekening Bendaharawan Penerima pada bank yang ditunjuk harus menyampaikan laporan paling lambat tanggal 30 Nopember 2016 dan rekening Bendaraha Penerima ditutup. 2. Ketentuan dalam BAB III Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan diubah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi

Pasal 3A

Dalam hal sistem pembayaran online penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Simponi) telah diberlakukan di Kementerian Ketenagakerjaan maka PNBP langsung disetorkan pada kas negara.