PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 23 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara. 6. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional. 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 8. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 9. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu. 10. Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. 11. Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta Mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. 12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 13. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja. 14. Portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dalam interval waktu tertentu. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi: a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan diduduki; dan d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya serta Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan. (3) Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 4

(1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan: a. berijazah paling rendah D2 (Diploma Dua) atau sederajat; b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional instruktur; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional instruktur. (2) Surat Pernyataan memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah S1 (Strata Satu) atau D4 (Diploma Empat); b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang ketenagakerjaan; e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. berusia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya. (2) Surat pernyataan memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur kategori keahlian harus memiliki pengalaman di bidang pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun. (2) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur dan belum pernah mengikuti Diklat pendidikan dan pelatihan dasar Instruktur wajib mengikuti pelatihan metodologi dan/atau pelatihan teknis paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Instruktur.

Pasal 7

(1) PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pelayanan antarkerja paling sedikit 2 (dua) tahun. (2) PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan belum pernah mengikuti diklat dasar Pengantar Kerja wajib mengikuti bimbingan teknis pengantar kerja yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina, paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Pasal 8

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial harus memiliki pengalaman dalam bidang pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 9

(1) PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun. (2) PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 10

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi: a. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional dari pimpinan Instansi Pemerintah kepada pimpinan Instansi Pembina dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; b. verifikasi dan validasi usulan oleh Instansi Pembina; c. pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina; d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi; e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan Jabatan Fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; f. pelaporan pelaksanaan dari Instansi Pemerintah dan Instansi Pembina kepada Menteri.

Pasal 12

(1) PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi sebagai berikut: a. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS; b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS; c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) tahun; f. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, tidak merangkap Jabatan Fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam format 1b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Seleksi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Batas waktu penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 September 2020.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. verifikasi dan validasi dokumen usulan sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan pedoman kebutuhan PNS Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Hasil verikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan uji kompetensi terdiri atas uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi sosial kultural. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui Portofolio. (3) Dokumen Portofolio sebagaimana pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil uji kompetensi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui tim seleksi administrasi. (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir atau paling lambat tanggal 6 November 2020.

Pasal 15

(1) Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan melalui Penyesuaian/Inpassing oleh PPK. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan oleh PPK. (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan paling lambat tanggal 6 April 2021.

Pasal 17

(1) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 18

Pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/Inpassing dilaporkan hasilnya kepada: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 666), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20