PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di Kementerian Ketenagakerjaan. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. 6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam betuk uang. 8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. 11. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 12. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Koreksi

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BMN di Kementerian didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 5

Koreksi

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penggunaan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berwenang dan bertanggung jawab: a. MENETAPKAN status Penggunaan terhadap BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan b. memberikan persetujuan terhadap Penggunaan sementara BMN.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemindahtanganan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berwenang dan bertanggung jawab: a. memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan terhadap: 1) BMN selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan/atau 2) Bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi. b. memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Hibah terhadap: 1) BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, meliputi: a) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; b) BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c) BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan d) BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2) BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juga rupiah) per unit/satuan; 3) bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

Pasal 7

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Pemusnahan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN yang sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: a. persediaan; b. aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c. BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan d. bongkaran BMN karena perbaikan terkait kegiatan renovasi, rehabilitasi atau renovasi.

Pasal 8

(1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dalam hal Penghapusan BMN di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN meliputi: a. persediaan; b. aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; dan c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. (2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 9

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penetapan persetujuan pengelolaan BMN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13