PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA, UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian. 5. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 8. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 9. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker. 10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker. 11. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 15. Unit Pelayanan Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat UPTP adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu di pusat. 16. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat Satker/Kuasa Pengguna Barang. 17. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. 18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit yang membantu Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat unit eselon I Pengguna Barang. 19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-El adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. 23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pejabat Perbendaharaan Negara di Kementerian terdiri atas: a. PA; b. KPA; c. PPK; d. PPSPM; e. Bendahara Penerimaan; dan f. Bendahara Pengeluaran/BPP. (2) Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada: a. Satker pusat; b. Satker UPTP; dan c. satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri bertindak selaku PA atas APBN yang menjadi tanggung jawabnya. (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk MENETAPKAN pejabat Perbendaharaan Negara: a. KPA; b. Bendahara Penerimaan; dan c. Bendahara Pengeluaran. (3) Selain berwenang MENETAPKAN pejabat Perbedaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA juga berwenang MENETAPKAN pelaksana pengelolaan BMN. (4) Pejabat Perbendaharaan Negara dan/atau pelaksana pengelolaan BMN ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) KPA bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya. (2) KPA bertindak untuk dan atas nama PA menunjuk dan MENETAPKAN: a. PPK; b. PPSPM; c. BPP; dan d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

(1) KPA pada Satker Pusat dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan. (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat mengusulkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan. (4) Usulan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan BMN. (5) Sekretaris Jenderal mengusulkan KPA kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 6

(1) KPA pada Satker UPTP dijabat oleh Kepala UPTP. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang bersangkutan. (3) Dalam hal Kepala UPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum definitif, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat mengusulkan pejabat yang ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis.

Pasal 7

(1) KPA pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dijabat oleh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Penetapan PPK diutamakan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat MENETAPKAN pejabat fungsional atau pejabat struktural lainnya. (3) PPK pada Satker Pusat diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satker yang bersangkutan. (4) PPK pada Satker UPTP diusulkan oleh Kepala Satker yang bersangkutan. (5) PPK pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk Tugas Pembantuan diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1) Penetapan PPSPM pada Satker Pusat diutamakan untuk Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat MENETAPKAN pejabat fungsional atau pejabat struktural. (3) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satker yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Penetapan PPSPM pada Satker UPTP diutamakan untuk Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (2) Dalam hal Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau belum memenuhi persyaratan, KPA dapat MENETAPKAN pejabat fungsional atau pejabat struktural. (3) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Satker yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penetapan PPSPM pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk Tugas Pembantuan dijabat oleh pejabat yang membidangi keuangan atau pejabat struktural. (2) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 12

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP pada Satker Pusat, Satker UPTP, dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dijabat oleh pegawai negeri sipil yang membidangi keuangan dan memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi. (2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP pada Satker Pusat diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. (3) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran pada Satker UPTP diusulkan oleh Kepala UPTP. (4) Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1) Pelaksana Pengelolaan BMN pada Satker Pusat, Satker UPTP, dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dijabat oleh pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan BMN. (2) Pelaksana Pengelolaan BMN pada Satker Pusat diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan. (3) Pelaksana Pengelolaan BMN pada Satker UPTP diusulkan oleh Kepala UPTP. (4) Pelaksana Pengelolaan BMN pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 14

(1) Usulan penetapan KPA/KPB, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pelaksana Pengelolaan BMN dilakukan dengan menggunakan: a. format 1 untuk Satker Pusat dan Satker UPTP; dan b. format 2 untuk satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal terjadi penggantian KPA/KPB, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Pelaksana Pengelolaan BMN pada tahun berjalan, usulan penggantian dilakukan dengan menggunakan: a. format 3 untuk Satker Pusat dan Satker UPTP; dan b. format 4 untuk satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, Kementerian membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UAKPA; b. UAPPA-W; c. UAPPA-E1; dan d. UAPA. (3) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menyelenggarakan fungsi: a. menyelenggarakan akuntansi keuangan; b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan c. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. (4) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d menyelenggarakan fungsi: a. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan c. memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. (5) Pelaksanaan tugas unit akuntansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan oleh penanggung jawab dan petugas akuntansi keuangan. (6) Struktur organisasi dan tugas unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA. (2) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh laporan keuangan ditelaah secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Pasal 17

(1) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Kementerian meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu. (4) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. (5) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

BAB IV

UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN dan sistem akuntansi BMN, Kementerian membentuk unit akuntansi BMN. (2) Unit akuntansi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengelolaan BMN, meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. pemindahtanganan; h. pemusnahan; i. penghapusan; j. penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (3) Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (4) Unit Akuntansi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UAKPB; b. UAPPB-E1; dan c. UAPB. (5) Struktur organisasi unit akuntansi BMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pengelolaan BMN dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas tingkat penanggung jawab meliputi: a. UAKPB; b. UAPPB-E1; dan c. UAPB.

Pasal 20

UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertugas: a. membuat usulan pengelolaan BMN yang dilengkapi dengan dokumen dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan penelitian data administratif yang meliputi status, bukti kepemilikan, lokasi, luas, tahun perolehan, nilai perolehan dan/atau nilai buku, spesifikasi/identitas, dan hal lain terkait BMN tersebut; c. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokan fisik BMN dengan data administratif; dan d. mengajukan permohonan pengelolaan BMN beserta dokumen kelengkapannya kepada pembantu Pengguna Barang Eselon I.

Pasal 21

(1) UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertugas melakukan penelitian atas pemohonan pengelolaan yang diajukan oleh KPB meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembantu Pengguna Barang Eselon I: a. dapat meminta keterangan atau data tambahan kepada KPB; dan b. dalam hal diperlukan, pembantu Pengguna Barang Eselon I dapat melakukan penelitian fisik atas BMN yang diajukan permohonan dengan mencocokan data administratif yang ada. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, pembantu Pengguna Barang Eselon I dapat memberitahukan secara tertulis kepada KPB disertai dengan alasannya. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, pembantu Pengguna Barang Eselon I meneruskan permohonan tersebut kepada Pengguna Barang.

Pasal 22

(1) UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertugas melakukan penelitian atas pemohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh pembantu Pengguna Barang Eselon I meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang: a. dapat meminta keterangan atau data tambahan kepada pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan b. dalam hal diperlukan, dapat melakukan penelitian fisik atas BMN yang diajukan permohonan dengan mencocokan data administratif yang ada. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kewenangan Pengguna Barang dan disetujui, Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan dan/atau penetapan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada pembantu Pengguna Barang Eselon I disertai dengan alasannya. (5) Permohonan persetujuan dan/atau penetapan pengelolaan BMN yang merupakan kewenangan pengelola barang, Pengguna Barang meneruskan permohonan dimaksud kepada pengelola barang sesuai kewenangannya.

Pasal 23

(1) Unit akuntansi BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyusun laporan BMN yang dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPB sampai dengan tingkat UAPB.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA, UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26