PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

PERMEN Nomor 20 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENATAUSAHAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) DKPTKA ditetapkan sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) perjabatan perbulan untuk setiap TKA dan dibayar di muka. (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh. (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dengan menyetorkan pada Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan Kode Billing yang memuat: a. identitas Pemberi Kerja TKA; b. identitas TKA; c. jangka waktu Notifikasi; dan d. total pembayaran.

Pasal 3

Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditutup setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibuka kembali pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal melaksanakan Penatausahaan DKPTKA. (2) Dalam melaksanakan Penatausahaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal melaporkan penerimaan DKPTKA kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) bulan. (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan DKPTKA setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran. (3) Tata cara pelaporan penerimaan DKPTKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan penarikan DKPTKA yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara dalam hal TKA batal datang untuk bekerja di INDONESIA. (2) Permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kerja TKA kepada Direktur. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan: a. surat pencabutan Notifikasi; b. bukti setor DKPTKA; c. bukti yang menyatakan TKA batal datang ke INDONESIA diterbitkan oleh instansi yang berwenang; d. rekening koran bank yang masih aktif atas nama Pemberi Kerja TKA dalam bentuk dolar Amerika Serikat; e. surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), jika dikuasakan; dan f. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja TKA. (4) Permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui http//:tka- online.kemnaker.go.id.

Pasal 7

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan rekomendasi penarikan DKPTKA yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan surat perintah persetujuan dibayar langsung kepada pemohon dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Pasal 8

(1) Batas waktu pengajuan permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 1 (satu) tahun sejak Notifikasi diterbitkan. (2) Dalam hal permohonan penarikan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan tidak dapat diproses.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12