PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif bertujuan untuk: a. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran INDONESIA produktif; b. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran; c. mewujudkan basis data Pekerja Migran INDONESIA di tingkat desa; d. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural; e. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan f. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang sejahtera.

Pasal 7

(1) Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif dilakukan dengan cara: a. membentuk pusat layanan migrasi; b. menumbuhkembangkan usaha produktif; c. memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan d. memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. (2) Pembentukan pusat layanan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pemberian layanan informasi pasar kerja; b. pemberian bimbingan kerja; c. verifikasi data Calon Pekerja Migran INDONESIA; d. pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri; e. fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa; f. pendampingan keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang bermasalah; dan/atau g. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan. (3) Penumbuhkembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pemberian pembekalan kewirausahaan; b. pengembangan inovasi usaha produktif; c. penggunaan teknologi tepat guna; d. pemberian bantuan sarana usaha; e. peningkatan sarana desa melalui padat karya; f. inkubasi bisnis; g. fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela; h. pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; dan/atau i. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan. (4) Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. pemberian bimbingan dan konseling; b. pemberian bimbingan pengelolaan keuangan; c. pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan/atau d. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan. (5) Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif; b. bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan c. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 8

(1) Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan. (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Menteri melalui Direktur Jenderal bertindak selaku penanggung jawab tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif.

Pasal 9

(1) Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak selaku penanggung jawab tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif. (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (3) Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif. (4) Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif. (5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengantar kerja kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif. (6) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan belum memiliki pengantar kerja, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

Pasal 11

Penanggung jawab tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas: a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif; b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif kepada Menteri; dan c. MENETAPKAN tim sekretariat untuk pengelolaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif.

Pasal 12

Penanggung jawab tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas: a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif; dan b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif kepada bupati/walikota.

Pasal 13

Penanggung jawab tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas: a. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif; b. memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA di Desmigratif setiap bulan; c. melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif; d. mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan e. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertugas: a. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA; b. melakukan pembinaan teknis terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA; c. melakukan monitoring dan evaluasi dengan berkunjung ke Desmigratif; d. menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan; e. melakukan penyebarluasan informasi tata cara bekerja ke luar negeri bersama dengan Petugas Desmigratif; f. membantu mengkoordinasi atau menindaklanjuti pengaduan kasus Pekerja Migran INDONESIA yang dialami oleh masyarakat Desa Migran; g. memberikan saran kepada penanggung jawab tingkat desa dan Petugas Desmigratif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekera Migran INDONESIA; dan h. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 15

Petugas Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas: a. memfasilitasi berjalannya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan dengan baik dan benar, serta mudah diterima terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait kasus sosial yang menimpa keluarga Pekerja Migran INDONESIA; d. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait program bantuan sosial pemerintah yang diterima keluarga Pekerja Migran INDONESIA; e. memperluas jejaring dan kerja sama yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; f. melaporkan dan meminta arahan kepada penanggung jawab tingkat desa dan koordinator apabila ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas; g. menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerja dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA; dan h. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22