PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga. 3. Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT. 5. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat SIU-LPPRT adalah surat izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekerjakan pada pengguna. 6. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

BAB IV

LEMBAGA PENYALUR PRT

Pasal 12

Koreksi

LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Koreksi

Untuk memperoleh SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPRT harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan: a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; b. copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa Penyalur PRT; c. copy surat keterangan domisili perusahaan; d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri; f. bagan struktur organisasi dan personil; dan g. rencana kerja minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 14

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi tidak lengkap, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mengeluarkan SIU-LPPRT dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesai verifikasi.

Pasal 15

SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dipungut biaya

Pasal 16

SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Permohonan perpanjangan SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku SIU-LPPRT. (2) Dalam hal LPPRT tidak memperpanjang SIU-LPPRT, maka LPPRT wajib mengembalikan SIU-LPPRT asli kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 18

Permohonan perpanjangan SIU-LPPRT diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: a. copy SIU-LPPRT yang masih berlaku; b. bukti penyampaian laporan jumlah PRT yang telah disalurkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; c. rencana PRT yang akan disalurkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan d. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri.

Pasal 19

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinyatakan memenuhi syarat maka SIU-LPPRT perpanjangan diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) SIU-LPPRT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan memenuhi syarat.

Pasal 20

SIU-LPPRT perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipungut biaya.

Pasal 21

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama badan usaha, alamat, atau penanggung jawab, LPPRT harus mengajukaan permohonan perubahan SIU-LPPRT kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan: a. copy SIU-LPPRT yang masih berlaku; b. akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; c. bukti penyampaian laporan jumlah PRT yang telah disalurkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; d. rencana kerja LPPRT untuk menyalurkan PRT sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan e. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri.

Pasal 22

(1) LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT. (2) LPPRT berhak menerima imbalan jasa dari Pengguna. (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan Pengguna.

Pasal 23

LPPRT mempunyai kewajiban: a. menyeleksi calon Pengguna; b. memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik; c. memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna. d. mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam hal PRT tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Pasal 24

LPPRT dilarang menyalurkan PRT pada pengguna perusahaan atau badan usaha atau badan-badan lainnya yang bukan perseorangan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30