PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. 2. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi. 3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan. 4. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada PDU dan PDH yang menunjukkan identitas pemakainya. 5. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 6. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 7. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 8. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Koreksi

Pakaian dinas pejabat fungsional Pengantar Kerja terdiri dari: a. PDU; dan b. PDH.

Pasal 3

Koreksi

(1) PDU untuk perempuan terdiri atas: a. baju berwarna putih lengan panjang dengan desain: 1. kerah rebah; 2. lidah pundak (skoder); 3. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; dan 4. kancing baju berwarna putih. b. celana panjang atau rok berwarna biru tua yang berdesain: 1. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau 2. khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok. (2) PDU untuk laki-laki terdiri atas: a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain: 1. kerah berdiri; 2. lidah pundak (skoder); 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing putih; dan 4. kancing kemeja berwarna putih. b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain: 1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 4

(1) PDH untuk perempuan terdiri atas: a. baju lengan pendek di atas siku berwarna biru muda atau lengan panjang berwarna biru muda untuk perempuan berjilbab dengan desain: 1. kerah rebah; 2. lidah pundak (skoder); 3. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah; dan 4. kancing baju berwarna biru muda. b. celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan desain: 1. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm dibawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau 2. khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok. (2) PDH untuk laki-laki terdiri atas: a. kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan desain: 1. kerah berdiri; 2. lidah pundak (skoder); 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing biru muda; dan 4. kancing kemeja berwarna biru muda; b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain: 1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penggunaan PDU dan PDH ditetapkan oleh instansi pengguna pejabat fungsional Pengantar Kerja.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

Koreksi

Atribut terdiri atas: a. lambang Kementerian Ketenagakerjaan; b. lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; c. lambang Pengantar Kerja; d. tanda pangkat berdasarkan jenjang jabatan; e. tanda pengenal pegawai; f. sepatu dinas; dan g. topi dinas harian.

Pasal 7

Koreksi

(1) Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan. (2) Lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pin berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta INDONESIA, berlatar belakang merah putih, bertuliskan “PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA”. (4) Tanda pangkat pejabat fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibedakan berdasarkan jenjang jabatan.

Pasal 8

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditentukan sebagai berikut: a. tanda pangkat dibuat 4 (empat) jenjang berdasarkan jenjang jabatan; dan b. tanda pangkat berbentuk bunga melati terbuat dari logam, dengan dasar berbahan kain berwarna biru tua dan dengan ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm diberi warna menurut jenjang jabatan yaitu: 1. nikel bagi Terampil dan Ahli Pertama; 2. perunggu bagi Ahli Muda; 3. perak bagi Ahli Madya; dan 4. emas bagi Ahli Utama.

Pasal 9

(1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kartu identitas diri pejabat fungsional Pengantar Kerja disesuaikan dengan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. (2) Sepatu dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f untuk laki-laki dan perempuan berbentuk pantofel berwarna hitam. (3) Topi dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan topi dinas yang digunakan pada saat tugas sehari-hari dan tugas lapangan.

Pasal 10

Desain dan warna PDU dan PDH beserta atribut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13