PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi

PERMEN Nomor 19 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat, dan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi di Kementerian.

Pasal 3

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pembuat Konsep (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian) Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum) Aspek Teknis (Sekretaris Jenderal) Pengendali Administrasi ( Sekretaris Jenderal)