PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

PERMEN Nomor 18 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut Sekretariat BNSP adalah unit kerja pendukung BNSP. (2) Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNSP dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan. dan Produktivitas. (3) Sekretariat BNSP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Sekretariat BNSP terdiri atas: a. Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum; b. Bagian Kerja Sama Kelembagaan Sertifikasi; dan c. Bagian Sistem Sertifikasi dan Informasi. (2) Struktur Organisasi Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pemberian dukungan penyusunan regulasi sertifikasi dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan keuangan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga BNSP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan bahan pemberian dukungan penyusunan regulasi sertifikasi dan pelaksanaan advokasi; dan c. penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga dan barang milik negara BNSP.

Pasal 7

Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Regulasi; dan b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta penyiapan bahan pemberian dukungan penyusunan regulasi sertifikasi dan pelaksanaan advokasi. (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga dan barang milik negara BNSP.

Pasal 9

Bagian Kerja Sama Kelembagaan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan kerja sama kelembagaan sertifikasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Kerja Sama Kelembagaan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian dukungan terhadap pemberian lisensi lembaga sertifikasi; dan b. penyiapan bahan pemberian dukungan pemberdayaan lembaga sertifikasi dan pelaksanaan kerja sama kelembagaan sertifikasi.

Pasal 11

Bagian Kerja Sama Kelembagaan Sertifikasi terdiri atas: a. Subbagian Lisensi Lembaga Sertifikasi; dan b. Subbagian Pemberdayaan dan Kerja Sama Lembaga Sertifikasi.

Pasal 12

(1) Subbagian Lisensi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan terhadap pemberian lisensi lembaga sertifikasi. (2) Subbagian Pemberdayaan dan Kerja Sama Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pemberdayaan dan kerja sama kelembagaan sertifikasi.

Pasal 13

Bagian Sistem Sertifikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan koordinasi internal dan eksternal sistem sertifikasi dan informasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sistem Sertifikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian dukungan koordinasi internal dan eksternal sistem sertifikasi dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi; dan b. penyiapan bahan pemberian dukungan koordinasi internal dan eksternal sistem informasi sertifikasi serta pemberian dukungan pelaksanaan publikasi.

Pasal 15

Bagian Sistem Sertifikasi dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Sistem Sertifikasi; dan b. Subbagian Sistem Informasi.

Pasal 16

(1) Subbagian Sistem Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi internal dan eksternal sistem sertifikasi dan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi internal dan eksternal sistem informasi sertifikasi serta pelaksanaan publikasi.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31