PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Ketenagakerjaan

PERMEN Nomor 17 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 3. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik INDONESIA dan/atau lembaga kearsipan. 4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip. 5. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah. 6. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan atau pusat Arsip. 7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip. 8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 10. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan. 11. Kementerian adalah Kementerian Ketenagakerjaan. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

Koreksi

(1) JRA terdiri atas: a. JRA fasilitatif; dan b. JRA substantif. (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jenis Arsip; b. Retensi Arsip; dan c. keterangan. (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) Jenis Arsip pada JRA fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. organisasi dan ketatalaksanaan; d. kepegawaian; e. hukum; f. kearsipan; g. ketatausahaan dan kerumahtanggaan; h. kerja sama luar negeri; i. hubungan masyarakat; j. perpustakaan; k. perencanaan ketenagakerjaan; l. teknologi informasi dan komunikasi; m. penelitian, pengkajian, dan pengembangan; n. pengawasan dan pemeriksaan; dan o. pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Jenis Arsip pada JRA substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. perumusan kebijakan; b. pelatihan dan produktivitas; c. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; d. hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan e. pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 5

(1) Retensi Arsip atau jangka waktu simpan jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau closed file. (2) Kegiatan dinyatakan selesai atau closed file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pernyataan: a. sejak berakhirnya masa 1 (satu) tahun anggaran; b. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan; c. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku; d. sejak peraturan perundang-undangan diundangkan; e. setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan; f. sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir; g. sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan; h. setelah kasus atau perkara mempunyai kekuatan hukum tetap; i. setelah kegiatan dipertanggungjawabkan atau diaudit; j. setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharaannya berakhir; k. setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir; l. setelah hasil sensus dipublikasikan; m. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan; n. setelah data di perbaharui; dan/atau o. setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan. (3) Pencantuman pernyataan kegiatan dinyatakan selesai atau closed file sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada kolom Retensi Arsip Aktif di dalam JRA.

Pasal 6

(1) Penentuan Retensi Arsip dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai guna Arsip. (2) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola: a. 2 (dua) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai guna administrasi; b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, ilmiah, dan teknologi; atau c. 10 (sepuluh) tahun untuk Arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban keuangan, catatan keuangan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari pembukuan. (3) Selain penentuan Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan dapat menentukan jangka waktu simpan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Retensi Aktif; dan b. Retensi Inaktif. (2) Penentuan Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di Unit Pengolah. (3) Penentuan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan Unit Kearsipan. (4) Retensi Arsip dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Pasal 8

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi yang MENETAPKAN Arsip: a. dimusnahkan; b. dinilai kembali; atau c. dipermanenkan. (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; b. keterangan dinilai kembali ditentukan jika pada Arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan; dan c. keterangan permanen ditentukan jika dianggap memiliki nilai guna kesejarahan. (3) Nilai guna kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan nilai guna yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Ketenagakerjaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9